Pemerintah Larang Impor Baju Bekas, Thrifting Jadi Tren
- vstory
VIVA Lifestyle – Perlu diingat bahwa perkembangan kebijakan pemerintah dapat berubah dan dapat berbeda di setiap negara. Hingga saat terakhir pembaruan data pada September 2021, larangan impor baju thrifting alias bekas memang menjadi kebijakan di beberapa negara.
Beberapa negara telah melarang atau mengurangi impor baju bekas untuk melindungi industri tekstil dalam negeri atau karena kekhawatiran akan dampak sosial dan ekonomi dari industri baju bekas.Â
Larangan impor baju bekas atau thrifting ini dapat mempengaruhi industri fashion secara keseluruhan dan mendorong tren thrifting, yaitu membeli barang-barang bekas, termasuk pakaian, sepatu, atau aksesori, yang masih bisa digunakan.
Konsumen baju bekas.
- Aceng Mukaram/Pontianak
Tren thrifting menjadi populer karena beberapa alasan. Beberapa di antaranya seperti berikut ini;
- Pilihan yang Unik: Thrifting memberikan akses ke pakaian dan barang bekas yang unik dan beragam, yang mungkin sulit ditemukan di toko-toko konvensional.
- Ramah Lingkungan: Membeli pakaian bekas membantu mengurangi limbah tekstil dan mendukung konsep daur ulang dan penggunaan ulang barang.
- Harga Terjangkau: Barang bekas umumnya lebih terjangkau dibandingkan dengan barang-barang baru, sehingga menjadi pilihan ekonomis bagi banyak orang.
- Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat: Thrifting juga dapat terkait dengan dukungan terhadap lembaga amal lokal atau membantu masyarakat yang membutuhkan.
Namun, penting untuk diingat bahwa tren thrifting bukanlah satu-satunya solusi terhadap masalah keberlanjutan dan limbah tekstil. Edukasi tentang konsumsi yang bertanggung jawab, mendukung merek-merek ramah lingkungan, dan mempertimbangkan sumber daya yang digunakan dalam produksi pakaian baru juga penting.
Seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan sosial, tren seperti thrifting dapat terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Tetap mengikuti perkembangan berita dan kebijakan terbaru adalah hal yang bijak untuk memahami tren dan perubahan dalam masyarakat.
Gus Yahya: Masyarakat Perlu Dengar Penjelasan Pemerintah soal PPN 12 Persen
Ketua Umum NU Yahya Cholil Staquf berpandangan masyarakat perlu mendengar penjelasan pemerintah secara utuh tentang rencana kenaikan PPN 12 persen.
