Mendikdasmen Sebut 400 Ribu Guru Batal Ikut Sertifikasi Imbas Efisiensi Anggaran
- TVR Parlemen
Jakarta, VIVA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 7,27 triliun di sektor pendidikan. Akibat kebijakan ini, sebanyak 400 ribu guru batal mengikuti sertifikasi dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Kebijakan efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 12 Februari 2025, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pagu anggaran yang tersisa setelah efisiensi hanya Rp 26,27 triliun dari sebelumnya Rp 33,5 triliun.
“Kami menerima surat dari Kementerian Keuangan yang berisi efisiensi anggaran Kemdikdasmen sebesar Rp 8,03 triliun, sehingga alokasi total berubah dari Rp 33,5 triliun menjadi Rp 25,5 triliun,” ujar Mendikdasmen Mu’ti, dikutip dari TVR Parlemen.
Dampak Efisiensi: Kuota PPG Dipangkas
Salah satu dampak besar dari kebijakan ini adalah pemangkasan kuota peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG). Awalnya, program ini menargetkan 806 ribu guru, namun kini hanya mampu menampung 400 ribu peserta. Artinya, sekitar 400 ribu guru batal mengikuti sertifikasi sebagai akibat dari pemotongan anggaran.
Meski terjadi efisiensi, Abdul Mu’ti memastikan bahwa tunjangan bagi guru non-ASN atau honorer tetap meningkat. “Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp 11,5 triliun. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per orang per bulan,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk beasiswa pendidikan bagi daerah tertinggal dan khusus. Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program ini tetap berjalan dengan anggaran sebesar Rp 278 miliar, termasuk untuk beasiswa afirmasi daerah tertinggal.
Kebijakan efisiensi ini menimbulkan berbagai dampak, terutama bagi para guru yang batal mengikuti sertifikasi. Namun, pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga kesejahteraan tenaga pendidik dan memastikan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah tertinggal tetap terjaga.
Puan Respons Positif Kebijakan Transfer Tunjangan Langsung ke Guru, Ingatkan Soal Sistem Verifikasi yang Akurat
DPR akan terus mengawal kebijakan ini agar benar-benar memberikan manfaat bagi guru ASN.
