Anggaran Rp71 T Program Makan Bergizi Gratis buat Anak Sekolah Jadi Investasi Jangka Panjang?

Jakarta, VIVA – Program Makan Bergizi Gratis yang akan diluncurkan mulai tanggal 2 Februari 2025 di Indonesia dengan alokasi anggaran mencapai Rp71 triliun merupakan inisiatif yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan ibu hamil di negara ini. 

Program ini diprakarsai oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dengan fokus utama pada kelompok rentan seperti anak-anak usia sekolah dan ibu hamil.

Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR), I Made Dewa Agung Kertha Nugraha, memberikan pandangannya yang menarik mengenai anggaran sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis. 

Menurutnya, anggaran tersebut bukanlah sekadar biaya, melainkan sebuah investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

"Kami di IFSR tidak pernah melihat anggaran ini sebagai biaya. Kami lebih memilih menyebutnya sebagai investasi. Penting bagi kita untuk mengubah paradigma kita terlebih dahulu, bahwa ini adalah investasi, bukan biaya," jelas Made dalam acara 'Diskusi Publik: Program Makan Bergizi Gratis, Akankah Jadi Kenyataan?' di Jakarta, Rabu 21 Agustus 2024.

"Kalau kita bandingkan dengan angka yang seharusnya, sebenarnya ini masih tergolong kecil. Jika kita melihat dari kebutuhan 82 juta penerima program ini, idealnya anggaran yang diperlukan mencapai Rp 400 triliun," tambahnya.

Lebih lanjut, Made menjelaskan bahwa meskipun jumlah anggaran yang ideal untuk memenuhi kebutuhan 82 juta penerima program ini, yang mencakup ibu hamil hingga anak-anak sekolah, seharusnya mencapai Rp 400 triliun, negara memiliki keterbatasan anggaran dan prioritas yang harus diperhatikan. 

Oleh karena itu, anggaran sebesar Rp71 triliun yang telah dialokasikan untuk tahun depan dianggap sudah cukup signifikan dalam mendukung program ini.

"Namun, kita harus memahami bahwa negara memiliki keterbatasan anggaran serta berbagai prioritas yang harus dipertimbangkan," paparnya. 

"Jadi, meskipun sebenarnya kita memerlukan Rp400 triliun untuk memberikan makanan bergizi kepada 82 juta penerima program, mulai dari ibu hamil hingga anak-anak sekolah, alokasi anggaran yang keluar dan dibutuhkan tahun depan adalah sekitar Rp71 triliun," tambahnya.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai potensi dampak dari program ini, Made juga merujuk pada pengalaman World Food Programme (WFP) yang pernah menjalankan program serupa di Indonesia. 

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman tersebut, investasi sebesar US$1 yang dikeluarkan dalam program makan bergizi dapat menghasilkan dampak ekonomi senilai US$9.

"Dampak dari investasi ini sangat luas. Setiap US$1 yang diinvestasikan dapat menghasilkan US$9 dalam berbagai aspek, seperti peningkatan ekonomi masyarakat setempat, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan produktivitas anak-anak, serta mendorong kesetaraan gender," ungkap Made.

"Semua ini sejalan dengan tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)," lanjut Made.

Dalam konteks ini, Made ingin menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis bukan hanya tentang memberikan makanan kepada masyarakat, tetapi juga tentang menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan. 

Dengan demikian, investasi yang dilakukan melalui program ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Sementara itu, Guru Besar Gizi dari IPB, Profesor Ali Khomsan, mengungkapkan, salah satu aspek krusial yang harus diperhatikan dalam implementasi program ini adalah keberlanjutan. 

Keberlanjutan program ini akan menjadi penentu penting dalam mengukur dampaknya terhadap pertumbuhan tinggi badan anak-anak dalam beberapa tahun mendatang saat mereka memasuki masa sekolah.

"Indikator yang sangat penting untuk dipantau adalah tinggi badan anak saat memasuki sekolah setelah program ini berjalan beberapa tahun ke depan. Tanpa pengukuran ini, kita tidak akan dapat menilai sejauh mana keberhasilan program ini," jelasnya.

Profesor Ali Khomsan juga menekankan pentingnya keberlanjutan sebagai fondasi utama dalam menjaga efektivitas program ini dalam jangka panjang. 

Menurutnya, hanya menjalankan program selama lima tahun tanpa rencana jangka panjang tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan gizi anak-anak di Indonesia.

"Dikarenakan program ini merupakan investasi jangka panjang untuk kesehatan anak-anak, keberhasilannya tidak dapat dinilai secara instan. Dibutuhkan upaya berkelanjutan dan komitmen yang kuat agar program ini tidak berhenti setelah lima tahun," tambahnya.

Lebih lanjut, Profesor Ali Khomsan menegaskan bahwa perubahan yang signifikan dalam tinggi badan anak-anak sebagai akibat langsung dari program ini akan terlihat dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun. 

Oleh karena itu, keberlanjutan program ini pada masa-masa berikutnya harus dijamin untuk memastikan bahwa manfaatnya tidak hanya berhenti pada lima tahun pertama.

Dengan demikian, implementasi Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sekadar upaya sesaat, tetapi merupakan komitmen jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup generasi muda Indonesia melalui asupan gizi yang memadai dan berkelanjutan.

Di sisi lain, anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta sekaligus politisi dari Partai Gerindra, Yudha Permana, menyampaikan keprihatinannya mengenai kondisi banyak anak-anak di Jakarta yang masih belum mendapatkan asupan makanan yang bergizi. 

Selain itu, Yudha juga menyoroti bahwa banyak dari mereka yang harus pergi ke sekolah dalam kondisi lapar, yang pada akhirnya mengganggu kemampuan mereka untuk menerima pendidikan dengan baik.

"Masih banyak sekali kejadian yang sangat memprihatinkan, di mana anak-anak sekolah di Jakarta tidak hanya kekurangan gizi, tetapi juga banyak dari mereka yang pergi ke sekolah dalam kondisi perut kosong," jelas Yudha.. 

Akibatnya, mereka tidak bisa mencerna pelajaran dengan baik saat berada di sekolah. Mereka sulit untuk fokus dalam belajar. Data menunjukkan bahwa 41% anak-anak pergi ke sekolah dalam kondisi lapar, sementara 59% lainnya makan makanan yang tidak sehat," tambahnya.

Yudha menilai bahwa Program Makan Bergizi Gratis sangat penting dan mendesak untuk membantu anak-anak tumbuh sehat, sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, faktor utama yang mendasari kemampuan anak-anak untuk belajar dengan baik adalah asupan makanan yang bergizi.

"Anak-anak yang tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup akan mengalami kesulitan dalam proses belajar. Oleh karena itu, memastikan mereka mendapatkan makanan bergizi adalah langkah fundamental yang harus diambil untuk mendukung pendidikan yang baik," tambahnya.

Mengenai kesiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta pada tahun mendatang, Yudha menegaskan bahwa DKI Jakarta sangat siap untuk mengimplementasikan program ini. 

Ia menjelaskan bahwa dengan jumlah peserta didik yang mencapai 1.545.745 siswa dan APBD Jakarta yang mencapai Rp85,1 triliun, Jakarta memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung program ini.

"Jika kita lihat, saat ini untuk satu porsi makanan di Jakarta, Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) menyediakan sekitar Rp10.800 untuk makan siang bergizi," ungkap Yudha. 

"Namun, idealnya, angka ini seharusnya mencapai Rp 15 ribu per porsi. Jika anggaran di bawah itu, mohon maaf, tujuan kita untuk memberikan makanan bergizi mungkin kurang maksimal," jelasnya.

Yudha juga merinci perhitungan anggaran yang diperlukan untuk program ini. "Jika kita mengasumsikan Rp 15 ribu per porsi untuk 1,5 juta peserta didik, dikalikan dengan 211 hari sekolah dalam setahun, maka total anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 4,8 triliun." 

"Kita bisa membulatkan angka ini menjadi Rp 5 triliun. Anggaran yang dibutuhkan ini akan menghabiskan sekitar 25-30% dari APBD DKI Jakarta yang saat ini mencapai Rp 85 triliun," imbuhnya.

Dalam upayanya mencari solusi untuk pendanaan program ini, Yudha mengusulkan agar anggaran tersebut dapat dipenuhi melalui kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Ia berpendapat bahwa pembagian tanggung jawab anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah opsi yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan dana sebesar Rp5 triliun tersebut.

"Untuk menambahkan anggaran Rp5 triliun ini, apakah memungkinkan? Insya Allah memungkinkan. Tergantung pada niat baik dari Pemerintah Jakarta. Namun, jika melihat anggaran yang ada, alangkah baiknya jika subsidi bisa dibagi 50% dari pemerintah pusat dan 50% dari APBD. Jadi masing-masing berkontribusi Rp2,5 triliun," ujarnya.

Yudha juga mengusulkan agar DKI Jakarta bisa mengalokasikan dana dengan cara memangkas anggaran dari program-program yang tidak darurat dan tidak mendesak, serta melakukan efisiensi anggaran. 

Dengan demikian, ia meyakini bahwa DKI Jakarta akan siap menjalankan Program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah dengan baik.

"Dengan melakukan penghematan dan penyesuaian anggaran, insya Allah DKI Jakarta siap untuk menjalankan program makan bergizi gratis ini untuk mendukung kesehatan dan pendidikan anak-anak kita," tegas Yudha Permana.

Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi Ungkap Arahan Prabowo, Jangan Boros Anggaran

Presiden Prabowo Subianto mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor,

VIVA.co.id

8 November 2024