Orang Tua Protes Biaya Buku di Sekolah: Pemkot Buka Suara, Siapkan 2 Opsi
- Antara
Samarinda, VIVA – Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, telah menyiapkan dua alternatif untuk menangani masalah biaya pendidikan yang menjadi keluhan orang tua siswa, terutama terkait pembelian buku pelajaran bagi para siswa sekolah.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjelaskan bahwa opsi pertama adalah mengalokasikan dana sebesar Rp62 miliar per tahun untuk pembelian buku pelajaran. Anggaran ini dianggap signifikan dan memerlukan evaluasi lebih lanjut terkait kemampuan keuangan kota untuk menanggungnya secara berkelanjutan.
"Angka ini cukup besar, dan kami perlu mengkaji kemampuan keuangan kota untuk menanggung biaya tersebut setiap tahun," kata Andi Harun seperti dilansir Antara, Senin 5 Agustus 2024.
Opsi kedua yang dipertimbangkan adalah untuk mengevaluasi kembali kebutuhan akan buku pelajaran tambahan. Meskipun mengurangi anggaran, langkah ini dapat berisiko mengurangi kesempatan siswa untuk memperoleh pengetahuan tambahan yang mendukung literasi mereka.
"Kita bisa memutuskan untuk tidak menyediakan buku penunjang, namun risiko yang dihadapi adalah siswa akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan tambahan yang penting bagi literasi mereka," jelasnya.
Andi Harun menekankan pentingnya buku pelajaran tambahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing siswa di masa depan. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan sedang mempertimbangkan kedua opsi tersebut, dengan komitmen untuk menemukan solusi yang paling efektif dalam pertemuan selanjutnya.
Dalam konteks saat ini, sekolah-sekolah di bawah naungan Pemkot Samarinda menghadapi tantangan dana yang tidak cukup untuk menyediakan buku pelajaran tambahan. Dengan total 163 sekolah dasar dan 49 sekolah menengah pertama, serta hampir 90 ribu siswa, kebutuhan akan 19 jenis buku penunjang harus dipenuhi.
Di tingkat SD, jumlah buku penunjang yang dibutuhkan adalah 9 jenis, sedangkan di tingkat SMP ada 10 jenis buku penunjang.
Dengan harga paket buku pelajaran tambahan berkisar antara Rp500.000 hingga Rp700.000, total anggaran yang diperlukan diperkirakan mencapai Rp62.976.200.000 untuk seluruh siswa. Dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) hanya dapat menutup 20 persen dari total kebutuhan buku tersebut, menambah kompleksitas dalam mencari solusi yang seimbang antara anggaran dan kebutuhan pendidikan.
"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas, dan kami akan terus berupaya mencari solusi yang seimbang antara anggaran dan kebutuhan siswa," kata Andi Harun. (Antara)
