Kemendikbudristek Klaim Kurikulum Merdeka Kurangi Kesenjangan Pendidikan

VIVA – Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek mengumumkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka Belajar terbukti mampu mengurangi ketimpangan pendidikan di Indonesia.

Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kemendikbudristek, Kepala BSKAP Kemendikbudristek Anindito Aditomo menjelaskan hal tersebut dalam Forum on Education and Learning Transformation (FELT) Indonesia, yang bekerja sama dengan Article 33 Indonesia.

“Ketimpangan pendidikan bisa kita perangi sehingga berkurang. Kita bisa melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas sekaligus mengurangi kesenjangan, seperti yang dilakukan Kemendikbudristek,” ujarnya dikutip VIVA Edukasi dari Antara, Kamis 25 Juli 2024.

Anindito juga menguraikan beberapa kebijakan utama yang telah diterapkan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan pemerataan pendidikan.

“Kami melakukan distribusi sumber daya yang lebih afirmatif melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta kontekstualisasi kurikulum melalui Kurikulum Merdeka,” tambahnya.

Selain itu, ia menyebutkan bahwa Kemendikbudristek telah memberikan akses pengembangan guru yang lebih demokratis melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM), menetapkan target kompetensi literasi dan numerasi yang diukur melalui Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan, serta mengurangi segregasi melalui zonasi.

Berdasarkan data PISA tahun 2015 dan 2022, atau sebelum dan sesudah kebijakan PPDB diberlakukan, terdapat peningkatan keragaman sosial ekonomi di dalam tiap sekolah serta kesamaan level sosial ekonomi antar sekolah.

“Kontribusi sosial ekonomi terhadap prestasi juga berkurang. Dengan kata lain, latar belakang sosial ekonomi murid menjadi prediktor yang lebih lemah terhadap prestasi mereka, yang merupakan indikator meningkatnya keadilan dalam pendidikan,” ujarnya.

Baca: Kontroversi Penetapan Kurikulum Merdeka Menjadi Kurikulum Nasional

Menutup presentasinya, Anindito menyatakan bahwa implementasi Merdeka Belajar sudah berjalan sesuai kebutuhan, meskipun masih memerlukan berbagai penyesuaian.

“Merdeka Belajar adalah arah yang tepat. Secara nasional, perbaikannya sangat terlihat, tetapi kita perlu melakukan beberapa hal yang lebih terfokus pada sekolah dan kelompok-kelompok yang tertinggal, sehingga mereka mendapatkan manfaat lebih dari kebijakan-kebijakan pemerintah,” tutupnya.

Majelis Masyayikh Sebut UU Pesantren Cetak Generasi Santri Berdaya Saing

Majelis Masyayikh kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang strategis.

VIVA.co.id

21 November 2024