Tuntut Optimalisasi Sekolah, Wali Kota Depok Diminta Bersurat ke Pj Gubernur Jabar

Massa geruduk Balai Kota Depok terkait kisruh 51 calon siswa dianulir
Sumber :
  • VIVA.co.id/Rinna Purnama (Depok)

VIVA – Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Sutarno menerima perwakilan massa yang melakukan unjuk rasa di Balai Kota Depok. Dalam aksinya, massa menuntut agar Pemerintah Kota Depok bersurat pada Pj Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan optimalisasi rombongan belajar (rombel).

“Aspirasi yang disampaikan adalah terkait layanan pendidikan khususnya di jenjang SMA/SMK yang belum sesuai keinginan. Provinsi Jawa Barat belum menerapkan optimalisasi sehingga menimbulkan kegaduhan,” katanya, Kamis 18 Juli 2024.

Dengan tidak diterapkan optimalisasi itu menyebabkan banyak siswa lulusan SMP di Depok yang tidak tertampung di SMA/SMK negeri. Saat ini satu rombel hanya menampung 32 siswa. Padahal seharusnya bisa dilakukan optimalisasi sehingga satu rombel dapat menampung hingga 36 siswa.

“Dengan adanya penerapan tersebut (tidak dimanfaatkan optimalisasi), banyak anak-anak yang harusnya bisa masuk negeri tapi tidak bisa, termasuk anak-anak SMA yang tidak mampu terdampak,” ujarnya.

Massa meminta agar aspirasi dilakukan optimalisasi dapat disuarakan ke Pemprov Jawa Barat. Karena kewenangan SMA/SMK berada di Pemprov Jabar.

“Mereka menuntut agar Pemkot Depok menyampaikan aspirasi ke Pj Gubernur agar memberikan optimalisasi pada SMA/SMK sebagaimana tahun sebelumnya, untuk penambahan jumlah isi rombel, tidak hanya 32 siswa tapi bisa 36 atau 40 sehingga anak-anak Depok yang SMA kalau memang optimalisasi tadi diterapkan kan banyak anak-anak yang masuk,” ungkapnya.

Massa geruduk Balai Kota Depok terkait kisruh 51 calon siswa dianulir

Photo :
  • VIVA.co.id/Rinna Purnama (Depok)

Sutarno menuturkan, dengan tidak adanya optimalisasi menyebabkan daya tamping sekolah negeri pun terbatas. Ini membuat siswa harus sekolah di sekolah swasta.

Jokowi Copot Heru Budi, Tunjuk Teguh Setyabudi Jadi Pj Gubernur Jakarta

“Karena tidak diterapkan, jadi banyak yang tidak masuk SMA negeri. Ada yang bisa masuk tapi terbatas sekali, satu rombel 32 siswa. Banyak lulusan SMP yang harus masuk SMA. Idealnya SMP ke SMA tidak sebanding sehingga banyak ruang kelas harusnya dimanfaatkan,” tukasnya.

Jika optimalisasi dilakukan maka akan banyak siswa yang tertampung di sekolah negeri. Untuk itu massa meminta agar Pemkot Depok membantu memfasilitasi ke Pemprov Jabar dengan bersurat pad Pj Gubernur.

SMK Bakti Karya Parigi, Sekolah Multikultural Gratis Bikin Nyaman Beragam Etnis dan Agama

“Sekolah yang rombelnya kurang bisa ditambahkan agar lulusan SMP yang mau SMA bisa tertampung, minimal kuantitas ditambah. Agar segera disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Pj Gubernur.Semua akan disampaikan ke Wali Kota Depok agar ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok Sutarno

Photo :
  • VIVA.co.id/Rinna Purnama (Depok)
KPK Tunggu Hasil Praperadilan Sebelum Panggil Gubernur Kalsel Sahbirin Noor

Baca artikel VIVA Edukasi menarik lainnya di tautan ini.

Jakarta Madrasah Competition

Dear Mom, Jangan Ragu untuk Kirim Anak ke Madrasah, Ini Alasannya

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag., turut menyampaikan apresiasinya terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap madrasah.

img_title
VIVA.co.id
3 November 2024