Nasib 69 Siswa yang Gunakan Piagam Diduga Palsu di PPDB Jateng

Senin, 15 Juli 2024 - 11:47 WIB

Oleh :

Zaky Al-Yamani,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Uswatun Hasanah

Sumber :

antara

Jawa Tengah – 69 siswa di Jawa Tengah, diduga menggunakan piagam palsu pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Dinas Pendidikan mengungkapkan, 62 dari 69 peserta terancam gagal daftar ulang di sekolah tujuan karena nilainya tidak mencukupi setelah nilai piagam dianulir.

Baca Juga :

9,1 Juta Pemudik Diprediksi Masuk Jateng saat Libur Natal dan Tahun Baru

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Uswatun Hasanah, menyebutkan ada 69 siswa menggunakan piagam yang kemudian diragukan keabsahannya. Dari jumlah itu, yang menggunakan untuk mendaftar SMA negeri sebanyak 65 orang dan SMK negeri sebanyak 4 orang.

Para siswa diketahui mendaftarkan piagam dari Malaysia International Marching Band Virtual Championship 2022. Siswa yang semula mendapatkan tiga poin tambahan, kemudian dianulir karena diragukan keabsahannya.

Baca Juga :

Kepala BMKG Sebut Eskalasi Cuaca Ekstrem di Jateng Menguat, Waspada Potensi Bencana!

Para siswa kemudian kehilangan nilai piagam sehingga hanya mengandalkan nilai rapor. Meski demikian, ada tujuh calon peserta didik di antaranya yang lolos karena nilai rapornya mencukupi.

"Ada tujuh (calon peserta didik) yang lolos, karena setelah nilai piagam dianulir, nilai rapor cukup," kata Uswatun, dikutip dari Antara, Senin 15 Juli 2024.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi X DPR RI juga menyampaikan kekecewaannya terkait permasalahan Pelaksanaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terus berulang. Mereka mengatakan bahwa sia-sia saja setiap tahun membahas permasalahan yang sama itu.

Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih

Photo :

DPR RI

Wakil Ketua Komisi X, Abdul Fikri Faqih menganggap bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tidak serius dalam melaksanakan PPDB.

"Kita terus jatuh di lubang yang sama berulang kali, diskusi (soal PPDB) tidak pernah berubah," kata Fikri Faqih dalam siaran persnya, pada Kamis, 11 Juli 2024.

Alih-alih pemerintah menciptakan pemerataan pendidikan yang lebih berkeadilan, persoalan PPDB malah menimbulkan sarang masalah setiap tahunnya.

Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa masyarakat berebut sekolah favorit. Pertama, kualitas SDM (guru dan tenaga kependidikan); dan kedua, fasilitas dan sarana prasarana sekolah.