Banyak Permasalahan PPDB, DPR Kecewa Dengan Kinerja Kemendikbud Setiap Tahun

Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih
Sumber :
  • DPR RI

Jakarta Komisi X DPR RI menyampaikan kekecewaannya terkait permasalahan Pelaksanaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terus berulang. Mereka mengatakan bahwa sia-sia saja setiap tahun membahas permasalahan yang sama itu.

Wakil Ketua Komisi X, Abdul Fikri Faqih menganggap bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tidak serius dalam melaksanakan PPDB.

"Kita terus ‘jatuh di lubang yang sama’ berulang kali, diskusi (soal PPDB) tidak pernah berubah," kata Fikri Faqih dalam siaran persnya, Kamis 11 Juli 2024. 

Alih-alih pemerintah menciptakan pemerataan pendidikan yang lebih berkeadilan, persoalan PPDB malah menimbulkan sarang masalah setiap tahunnya.

Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa masyarakat berebut sekolah favorit. Pertama, kualitas SDM (guru dan tenaga kependidikan); dan kedua, fasilitas dan sarana prasarana sekolah. 

"Yang jadi masalah, kami belum melihat upaya pemerataan kualitas guru, misalnya guru terbaik disebar ke berbagai sekolah,” ungkapnya.

Ilustrasi guru mengajar siswa.(DOK. Kemendikbud Ristek)

Photo :
  • vstory

Selain itu, jumlah sekolah yang unggul secara sarana dan pra sarananya juga terbatas, sehingga daya tampung muridnya juga sangat sedikit dibanding kebutuhannya.

Usut Kasus Hasto-Harun Masiku, KPK Panggil Saksi Kunci Eks Komisioner KPU

"Dulu (2016) ada program unit sekolah baru, sekarang sudah tidak ada lagi di Kemendikbudristek. Kapan bisa terkejar kuota daya tampung murid baru?” tanyanya.

Sejak 7 tahun terakhir pelaksanaan PPDB, sistem zonasi selalu berakhir dengan banyak masalah yang terungkap di komisi X DPR. Hal ini membuktikan adanya kegagalan sistem. “Kalau ga efektif ya diubah (sistemnya), berarti kita tidak mampu untuk meniadakan sekolah favorit."

Demokrat Ingatkan Pemerintah Pastikan PPN 12 Persen Hanya untuk Kalangan Atas

Seperti diketahui sebelumnya, tujuan awal pemerintah mencetus PPDB berbasis zonasi adalah untuk meniadakan sekolah favorit atau istilah kasta dalam sistem Pendidikan, sehingga harapannya tercipta kualitas Pendidikan yang merata.

Ia menegaskan bahwa tujuan tersebut tidak selalu bisa dipaksakan karena berarti selalu ada sekolah favorit, sebagaimana Kemendikbudristek meluncurkan SMK pusat keunggulan.

Ahmad Yohan: Kebijakan Prabowo Luar Biasa demi Swasembada Pangan, DPR akan Mengawal

“Jangan-jangan malah SMK pusat keunggulan adalah sekolah favorit,” tutup Legislator dapil Jawa Tengah IX itu.

Baca artikel VIVA Edukasi menarik lainnya di tautan ini.

Anggota DPR Fraksi PAN Ahmad Yohan

Ahmad Yohan DPR Optimis Swasembada Pangan Bisa Terealisasi 2027, Ini Alasannya

Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan program swasembada pangan bisa terealisasi di era pemerintahannya.

img_title
VIVA.co.id
5 Januari 2025