Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto Tegaskan PPDB Harus Sesuai Aturan

Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto
Sumber :
  • VIVA.co.id/Syarifuddin Nasution (Jambi)

VIVA –Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meminta Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB tahun 2024 sesuai dengan aturan. Edi Purwanto meminta agar dalam pelaksanaan PPDB tahun 2024 ini tidak memunculkan persoalan-persoalan yang mengulang.

Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto Apresiasi Polisi atas Peluncuran Aplikasi Pelayanan Perizinan

Edi Purwanto meminta agar Dinas Pendidikan untuk betul-betul mengawasi jalannya proses pendaftaran hingga proses pengumuman PPDB. Ia juga berharap, setiap tahapan yang dilakukan terbuka dan transparan.

“Saya berharap proses-proses PPDB baik tingkat SMA sederajat, kemudian SMP sederajat dan SD sederajat ini dilakukan sesuai dengan aturan, terbuka dan transparan. Persoalan-persoalqj yang lalu jangan kembali terulang, dan kita berharap di PPDB 2024 ini berjalan lancar,”jelas Edi Purwanto, Kamis, 27 Juni 2024.

Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto Sebut Dua Ranperda Harus Terintegrasi Pusat

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto

Photo :
  • VIVA.co.id/Syarifuddin Nasution (Jambi)

Edi Purwanto juga meminta agar Dinas Pendidikan juga bersedia menerima dan menindaklanjuti jika kemungkinan adanya laporan-laporan terkait dengan mungkin munculnya persoalan dalam proses PPDB.

DPRD Provinsi Jambi Rapat Paripurna Penyerahan LHP atas LKP Tahun Anggaran 2023

"Jadi saya imbau Para Dinas Pendidikan di setiap Kabupaten dan Kota tindak lanjuti adanya muncul persoalan dalam proses PPDB," tuturnya.

Di sisi lain, Edi Purwanto menekankan untuk tidak melakukan praktik-praktik kecurangan dalam proses PPDB 2024 ini.

"Saya juga tegaskan dan menekankan untuk tidak melakukan Praktik PPDB 2024," tegasnya.

Ia berharap semua pihak termasuk orang tua calon siswa juga melakukan pengawasan dalam proses PPDB ini.

“Saya ingatkan jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan momentum ini dan melakukan tindakan yang menyalahi aturan. Maka saya mendorong proses ini harus terbuka, transparan dan ikuti aturan," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya