DKI: Siswa yang Lolos PPDB Bersama Tidak Dapat Mengundurkan Diri
- antara
VIVA – Dinas Pendidikan DKI Jakarta menegaskan bahwa siswa yang diterima melalui program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama tidak bisa mundur selama masa studi mereka.
"Tidak bisa pindah karena sudah ada perjanjian. Dalam PPDB Bersama, mereka harus menyelesaikan sekolah di sana selama tiga tahun," ujar Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ali Mukodas, seperti dilansir dari Antara, Jumat 7 Juni 2024.
Ali menambahkan bahwa jika siswa mengundurkan diri, mereka tidak akan bisa mengikuti PPDB Bersama dan umum atau negeri pada tahun berikutnya.
"Kami sudah memberikan akses dan peluang. Jika mereka mengundurkan diri, itu justru menghambat orang lain yang membutuhkan," jelasnya.
PPDB Bersama adalah bagian dari PPDB yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memperluas kapasitas jenjang SMP, SMA, dan SMK, dengan melibatkan sekolah-sekolah swasta.
Ali menjelaskan bahwa ini adalah terobosan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan pendidikan yang baik.
Ilustrasi pendaftaran PPDB
- ANTARA FOTO/R. Rekotomo
Menurut data, terdapat 406 SMP dan SMA/SMK swasta yang berpartisipasi dalam PPDB Bersama 2024, dengan kapasitas tampung sebanyak 8.426 siswa. Pendaftaran PPDB Bersama akan dibuka pada 10 Juni 2024.
"Semua gratis. Mulai dari SPP, uang masuk pertama, hingga uang gedung semuanya ditanggung oleh Pemprov DKI melalui APBD. Anak-anak hanya perlu belajar dengan baik," kata Ali.
Syarat mengikuti PPDB Bersama adalah untuk anak-anak dari jalur afirmasi prioritas kedua, seperti penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tahap 2 tahun 2023, penerima Program Indonesia Pintar (PIP), anak dari pengemudi mitra TransJakarta yang mengemudikan bus kecil, anak penerima Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta memiliki ijazah dari jenjang sekolah sebelumnya.
"Selain itu, harus warga Jakarta. Semua jalur mutlak bagi warga Jakarta yang berdomisili di Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Jakarta dengan batas waktu 10 Juni 2023, itu harga mati," tegas Ali. (Ant)
Baca artikel Edukasi menarik lainnya di tautan ini.
Ini Solusi yang Ditawarkan 3 Cawagub untuk Atasi Banjir di Jakarta
Ada yang mengusulkan membangun waduk, mengusung konsep beton berpori, hingga normalisasi sungai.
