Pemerintah Kaji Pinjaman Sangat Lunak untuk Bantu Mahasiswa

Ilustrasi belajar online.
Sumber :
  • Dok. Istimewa

Jakarta, 18 Maret 2024 – Pemerintah tengah mengkaji skema pinjaman sangat lunak untuk membantu mahasiswa dari kalangan menengah ke bawah yang tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Ulama Al Azhar akan Kumpul di Kampus Mojokerto Soroti Isu Politik dan Pendidikan

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Prof. Warsito.

“Pemerintah sedang mengkaji skema pinjaman lunak untuk membantu mahasiswa yang tidak mendapatkan KIP Kuliah. Pinjaman ini dirancang tanpa bunga dan menggunakan dana bergulir sehingga tidak memberatkan pengembaliannya,” ujar Warsito dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), dikutip VIVA Edukasi.

Kaji Putusan MK, Menteri Hukum Bilang Pemerintah Siap Bahas Perubahan UU Pemilu

Warsito menjelaskan, skema pinjaman ini terinspirasi dari konsep kredit mikro dan filantropi. Dana pinjaman akan berasal dari dana bergulir dan donasi dari pihak-pihak yang ingin membantu pendidikan di Indonesia.

Biaya Haji 2025 Turun, Komisi VIII DPR: Sejalan dengan Visi Pemerintah, Kami Dorong Efisiensi

“Skema pinjaman ini ada dua. Pertama, mirip dengan cicilan kredit mikro, di mana mahasiswa dapat meminjam dana dan mengembalikannya secara mencicil setelah mereka bekerja. Kedua, melibatkan pihak ketiga, seperti CSR dan filantropi, yang menyediakan dana tanpa bunga untuk mahasiswa,” tuturnya.

Warsito berharap program ini dapat membantu meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK-PT) di Indonesia yang saat ini masih rendah, yaitu 39,37 persen, di bawah rata-rata global 40 persen.

“Dengan program ini, kami berharap APK-PT di Indonesia dapat mencapai 46 persen pada 2045. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi angka putus kuliah dan meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Ph.D Development Research University of Bonn, Elza Elmira, menyebutkan berdasarkan studi survei sosio-ekonomi nasional dari BPS pada 2015, biaya pendidikan S1 di Indonesia bisa mencapai sekitar Rp49 juta. Biaya ini belum termasuk pengeluaran lain seperti biaya kost, transportasi, hingga membeli buku.

“Program-program beasiswa membantu, tetapi jumlahnya terbatas dan tidak bisa menjangkau semua orang. Skema pinjaman pendidikan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan APK-PT secara berkelanjutan di Indonesia. Dengan desain yang tepat dan implementasi yang efektif, skema ini dapat membantu meningkatkan kualitas SDM dan mendorong kemajuan bangsa,” kata Elza.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya