Kemenag Pamekasan dan Kepala MAN 1 Diperiksa Itjen Kemenag RI, Toilet Siswa Berbayar Jadi Sorotan
- VIVA | Veros Afif (tvOne)
Pamekasan – Kasus toilet siswa berbayar sebesar 500 rupiah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pamekasan, Jawa timur, mendapat perhatian langsung dari Inspektorat Jendral (Itjen) Kementerian Agama Republik Indonesia, Rabu 27 September 2023.
Selasa 26 September 2023, Itjen Kemenag RI sudah melakukan investigasi di kantor Kemenag dan MAN 1 Pamekasan dengan pemanggilan satpam, sejumlah guru hingga wakil Kepala Madrasah yang berlangsung sejak hari Minggu 24 September 2023.
Tidak hanya itu, hari ini, Rabu 27 September 2023, tim Itjen Kemenag pusat juga masih melakukan proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Sekolah di Kantor Kemenag Kabupaten Pamekasan, Jalan Brawijaya.
Kepala Kementrian Agama Kabupaten Pamekasan Mawardi membenarkan soal tim Kanwil dan Itjen Kemenag RI melakukan investigasi dan memeriksa soal toilet berbayar hingga SK mutasi guru, Muhammad Arif.
"Iya benar, ada pemeriksaan ke kami. Kemudian ke MAN," kata Mawardi, Kepala Kemenag Pamekasan. Pihaknya menjelaskan pemeriksaan tim Kanwil dan Itjen Kemenag RI soal kesesuaian prosedur mutasi guru tersebut. Karena masalah ini menyangkut Kemenag secara institusi dan MAN 1 Pamekasan.
"Tim Kanwil dan pusat pasti turun untuk menanyakan kebenaran berita mutasi dan kenapa dimutasi? Ya kami sampaikan proses mutasi itu diusulkan mulai bulan April kemudian kami analisa hingga bulan Juli berkas itu lengkap dan tanggal 6 Juli kami usulkan ke Kanwil. Pada September 2022 SK mutasi itu turun," paparnya.
MAN 1 Pamekasan
- VIVA | Veros Afif (tvOne)
Investigasi hingga pemeriksaan oleh tim Itjen Kemenag RI tersebut menyeret sejumlah pihak mulai dari satpam, guru, kepala madrasah, wakil kepala, hingga pihak Kemenag Pamekasan.
Laporan: Veros Afif (tvOne)
Baca artikel Edukasi menarik lainnya di tautan ini.
Seleksi Petugas Haji 2025 Tingkat Daerah Mulai Dibuka, Catat Syarat dan Jadwal Tahapannya
Ada 2 tahapan pelaksanaan seleksi PPIH tingkat daerah, yang pertama di tingkat kabupaten/kota dengan penilaian administrasi dan CAT, tahap berikutnya di tingkat provinsi.
