Miris Jumlah SMP Negeri di Depok Hanya 34, Namun SMP Swasta 260 Sekolah
- VIVA | Galih Purnama (Depok)
Depok - Tidak tertampungnya puluhan ribu siswa lulusan sekolah dasar (SD) ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Depok karena minimnya jumlah sekolah. Kondisi ini menyebabkan kerap terjadi keluhan dari orang tua murid yang ingin menyekolahkan anak di sekolah negeri di Depok. Persoalan ini rutin terjadi tiap tahun di Depok.
Diketahi bahwa tahun ini ada 24.000 siswa lulusan SD yang tidak tertampung di SMPN di Depok. Pasalnya hanya ada 34 SMPN di Depok. Sedangkan jumlah SMP swasta mencapai 260 sekolah. Tahun ini ada 34.134 siswa lulusan SD di Depok. Namun daya tampung SMPN hanya 9.664 siswa dengan 302 Rombongan Belajar (Rombel). Ini menyebabkan 24.470 siswa yang tidak tertampung di SMP negeri.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman mengatakan, penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Depok kerap bermasalah. Minimnya jumlah sekolah menjadi pemicu utamanya, sehingga banyak perebutan saat PPDB.
“PPDB setiap tahun jadi masalah, pertama karena sekolah sedikit kemudian kedua persebarannya nggak imbang. Dalam sistem zonasi, persebaran jadi penting bukan cuman jumlah,” katanya, Jumat 14 Juli 2023.
Ikra sudah sering memberikan masukan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menambah sekolah. Hanya saja pemkot justru menambah sekolah negeri di lokasi yang bukan prioritas.
“Ditambah tujuh sekolah, itu pun tidak mempertimbangkan persebaran. Harusnya yang ditambah di kawasan Beji sama Cinere, ini malah yang ditambah di Sukmajaya dan Cimanggis,” ujarnya.
Pemkot selalu beralasan keterbatasan lahan untuk membangun sekolah negeri. Inilah yang menjadi kendala Pemkot Depok jarang menambah sekolah negeri.
“Alasannya kan selalu soal lahan,” kata Ikra yang juga Sekretaris DPC PDIP Depok itu.
Ikra menjelaskan, pada dasarnya sistem PPDB di Depok seperti zonasi memiliki tujuan yang baik. Yaitu untuk menyamakan kualitas pendidikan di sekolah negeri. Sehingga tidak hanya beberapa sekolah saja yang dijadikan sekolah favorit sehingga kerap menjadi rebutan. Hanya saja, PPDB di Depok selalu dikeluhkan orang tua karena mereka kesulitan menyekolahkan anaknya di sekolah negeri dekat rumah.
“Jadi kita nggak bisa ngomongin kasus per kasus. Karena akarnya itu di soal kelangkaan sekolah negeri dan persebarannya yang bermasalah,” tutupnya.
Menko PMK Koordinasi dengan Mendikdasmen untuk Bahas Usulan Gibran Hapus Zonasi Sekolah
Menko PMK Pratikno menyatakan segera membahas soal usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka penghapusan sistem zonasi sekolah bersama Mendikdasmen.
