24.000 Siswa SMP Depok Tak Tertampung di Sekolah Negeri, Pemkot Dianggap Gagal Penuhi Hak Warga
- VIVA | Galih Purnama (Depok)
Depok - Tahun ini ada 24.000 siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) di Depok yang tidak tertampung di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Pasalnya daya tampung SMPN di Depok hanya untuk 9.000 siswa saja, sedangkan jumlah lulusan tahun ini sebanyak 34.000 siswa. Sehingga 24.000 lainnya harus mencari SMP swasta
Koordinator Nasional Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai hal itu menunjukkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok belum bisa memenuhi hak dasar warganya yaitu soal pendidikan. Dari prosentase saja dapat terlihat hanya sedikit daya tampung siswa di Depok.
“Jadi mau diputer-puter, misal jalur zonasinya dinaikkan atau diturunkan persentasenya, atau jalur prestasi dinaikkan atau diturunkan persentasenya, itu tidak mengubah secara signifikan terhadap masyarakat Depok itu terlayani dengan baik soal pemenuhan basic right yang namanya pendidikan itu,” katanya, Jumat 14 Juli 2023.
Dia menyarankan agar orang tua yang menemukan kejanggalan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Depok agar bersuara. Dengan demikian akan ditemukan akar masalahnya dan dapat dicarikan solusi.
“Tidak ada yang lebih powerfull dalam konteks sistem demokrasi adalah suara dari orang tua. Jadi mereka yang terzalimi akibat sistem yang ada di Depok ini, karena daya tampung yang sangat minim kemudian sistem seleksi,” tegasnya.
Dia menjelaskan, orang tua bisa melayangkan gugatan hukum kepada pemerintah kota jika dirasa ada kejanggalan di PPDB. Alasannya karena pemerintah daerah dinilai tidak memberi pelayanan terbaik untuk warganya.
“Mereka bisa melakukan protes bahkan bisa melakukan gugatan hukum terhadap pemerintah Depok yang tidak menjalankan amanat undang-undang untuk memberikan pelayanan terbaik pada warga Kota Depok terkait pelayanan hak dasar mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris PPDB tahun 2023, Bahrudin mengatakan ada kesenjangan sebanyak 24.000 siswa yang tidak tertampung di SMPN Depok. Jumlah SMPN di Depok hanya 34, sedangkan SMP swasta mencapai 260 sekolah. Kecilnya saya tampung SMPN di Depok membuat sekolah swasta mematok biaya pendidikan yang dianggap memberatkan orang tua.
“Kesenjangan (24.000 siswa) itu bisa disalurkan ke swasta. Jadi sekolah swasta di Depok jangan khawatir ada 24.000 ribu siswa,” katanya.
Minimnya daya tampung sekolah negeri di Depok masih menjadi masalah dari tahun ke tahun. tak jarang ada oknum yang memanfaatkan dengan membawa ‘siswa titipan’ agar masuk ke sekolan negeri. Namun tahun ini, Pemkot Depok membuka satu SMPN yang harapannya mampu mengurangi kesenjangan daya tampung.
“Penanganan memang keterbatasan tidak bisa lebih. Tahun ini kita buka satu sekolah negeri sehingga harapannya bisa merata. Tapi kita tidak juga mengindahkan sekolah swasta yang sudah ada. Di Depok tidak hanya sekolah negeri saja tapi juga ada sekolah swasta yang harus kita perhatikan,” tutupnya.
Istana Sebut Prabowo Tak Bahas Pilkada di Arahan Khusus ke Kepala Daerah
Presiden RI, Prabowo Subianto menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di kawasan SICC Bogor, Jawa Barat
