IPB University Perpanjang MoU dengan Salah Satu Universitas Penerima Nobel Terbanyak di Eropa
- Dok. IPB University
Bogor - Georg August University of Goettingen (GAUG) Jerman dan IPB University memperpanjang naskah kesepahaman (MoU) dalam rangka memperkuat kerja sama akademik, riset dan outreach berorientasi impact.
Rektor IPB University, Prof Arif Satria mengatakan, pembaharuan MoU ini didasari oleh beberapa hal, salah satunya tantangan transformasi pendidikan tinggi masa depan, makin pentingnya perlindungan data pribadi serta semakin meningkatnya mobilitas global mahasiswa dan staf melalui program riset doktoral, joint/double degree dan lainnya.
“Salah satu program joint master degree unggulan yang ditawarkan IPB University dan GAUG adalah Agribusiness (IPB University) dan International Agrobusiness and Rural Development (GAUG),” jelas Prof Arif.
Berdasarkan laman Sejarah Universitas Goettingen, sebanyak 47 penerima nobel pernah tinggal di Goettingen dalam membangun karier akademis dan ilmiah. Pencapaian ini menjadikan Goettingen sebagai kota penerima Nobel atau Nobel Prize Laureates terbanyak di Eropa, selain Stockholm.
Melalui landasan yang sudah terbangun kokoh dan sejarah panjang kerja sama IPB University dan GAUG yang sudah berlangsung lebih dari 30 tahun, Rektor IPB University Prof Arif Satria dan President GAUG Prof Metin Tolan sepakat untuk mengusung tema ‘impact’ dari kerja sama yang telah dan akan berlangsung ke depan.
Seperti diketahui, IPB University dan GAUG termasuk dalam kelompok Top 100 QS University Ranking by Subject Agriculture and Forestry yang merupakan modal kuat untuk menghasilkan dampak berarti dari ragam kegiatan tridharma yang dilakukan oleh kedua universitas.
Selama kunjungan di Goettingen, Rektor IPB University juga berkesempatan bertemu staf, alumni dan mahasiswa IPB University yang sedang mengikuti tugas belajar S3, berkegiatan riset dan lainnya.
PNBP Rawan Dijadikan Bancakan, Pakar IPB Desak Pemerintah Cabut Peraturan Menteri Lingkungan
Tak memiliki dasar metodologis, hingga menimbulkan malapraktik dan rawan bancakan terhadap PNBP, pemerintah diminta untuk mencabut dan membuat aturan baru.
