SMP Negeri di Depok Terbatas, 24.000 Siswa Lulusan SD Kebingungan Cari Sekolah
- VIVA | Galih Purnama (Depok)
Depok - Kota Depok kekurangan sekolah menengah pertama negeri (SMPN). Tahun ini, jumlah lulusan siswa dasar (SD) di Depok sebanyak 34.000 orang. Sedangkan daya tampung SMPN di Depok hanya 9.000 siswa. Ini yang menyebabkan selalu terjadi perebutan bangku untuk masuk ke sekolah negeri di Depok.
“Kalau dilihat dari lulusan SD negeri dan swasta ada 34.000, dengan daya tampung 9.000. Ada kesenjangan 24.0000 siswa,” kata Sekretaris Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Bahrudin, Jumat 7 Juli 2023.
Dia membeberkan, jumlah SMPN di Depok hanya 34 saja. Sedangkan SMP swasta mencapai 260 sekolah. Kecilnya saya tampung SMPN di Depok membuat sekolah swasta mematok biaya pendidikan yang dianggap memberatkan orang tua.
“Kesenjangan (24.000 siswa) itu bisa disalurkan ke swasta. Jadi sekolah swasta di Depok jangan khawatir ada 24.000 ribu siswa,” ungkapnya.
Minimnya daya tampung sekolah negeri di Depok masih menjadi masalah dari tahun ke tahun. tak jarang ada oknum yang memanfaatkan dengan membawa ‘siswa titipan’ agar masuk ke sekolan negeri. Namun tahun ini, Pemkot Depok membuka satu SMPN yang harapannya mampu mengurangi kesenjangan daya tampung.
“Penanganan memang keterbatasan tidak bisa lebih. Tahun ini kita buka satu sekolah negeri sehingga harapannya bisa merata. Tapi kita tidak juga mengindahkan sekolah swasta yang sudah ada. Di Depok tidak hanya sekolah negeri saja tapi juga ada sekolah swasta yang harus kita perhatikan,” akunya.
Sekretaris Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Bahrudin.
- VIVA | Galih Purnama
Kendati demikian, Pemkot Depok memberikan bantuan pada peserta didik melalui program Kartu Depok Sejahtera (KDS). Siswa penerima manfaat mendapat bantuan Rp 2 juta untuk jenjang SD. Kemudian untuk jenjang SMP Rp 3 juta dan SMA/SMK Rp 2 juta. Hal itu sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomo 22 tahun 2022 tentang Bantuan Pembiayaan Pendidikan.
“Khusus untuk sekolah swasta dan sekolah SMA yang ada di Depok,” tegasnya.
Bahrudin menuturkan, pelayanan pendidikan untuk sekolah swasta dan negeri di Depok tidak dibedayakan. Pemkot Depok kata dia memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat baik negeri dan swasta.
“Jadi pelayanan pendidikan sama. Hanya saja untuk pembiayaan swasta diserahkan ke yayasan, orang tua bisa menyiapkan tapi pemerintah tidak diam karena akan memberikan bantuan pembiayaan pendidikan,” katanya.
Nantinya, pemkot berencana membangun sekolah negeri. Hanya saja itu masih perlu kajian mendalam.
“Ke depan akan rencana pembangunan sekolah karena belum maksimal antara lulusan SD dengan jumlah SMP di Depok. Nanti realisasi kita lihat dengan aset dan BKD,” pungkasnya.
Menko PMK Koordinasi dengan Mendikdasmen untuk Bahas Usulan Gibran Hapus Zonasi Sekolah
Menko PMK Pratikno menyatakan segera membahas soal usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka penghapusan sistem zonasi sekolah bersama Mendikdasmen.
