DPRD Kota Bogor Bahas Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Tim panitia khusus Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kota Bogor
Sumber :
  • Muhammad AR (Bogor)

VIVA Edukasi – Tim panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PPWK) menggelar rapat dengar pendapat (RDP), Rabu 14 Desember 2022.

Ketua tim Pansus Raperda PPWK, Ence Setiawan menegaskan, pembentukan Perda ini untuk mencegah lahirnya paham radikalisme di Kota Bogor.

"Ini untuk pencegahan munculnya paham radikalisme di Kota Bogor yang memiliki visi Bogor Kota Ramah Keluarga," ujar Ence, dalam keterangan Humas DPRD Kota Bogor diterima VIVA.

Baru Sehari Dilantik, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Jadi Tersangka Suap dan Gratifikasi

Tim panitia khusus Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kota Bogor

Photo :
  • Muhammad AR (Bogor)

7 Orang Tewas dalam Insiden jembatan Ambruk di Maluku Tengah, Ada Anggota DPRD

Tak hanya itu, menurut politisi PD Perjuangan ini, kesadaran masyarakat atas Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga sudah mulai memudar di Kota Bogor.
Astrid Kuya Soroti Anggaran Pagar dan Laptop Sekolah di Kepulauan Seribu Capai Rp 1,4 M


"Jadi kami ingin kembali menumbuhkan paham Pancasila kepada seluruh masyarakat Kota Bogor dan pendidikan Pancasila di publik juga sudah tidak diperhatikan," kata Ence.

Lebih lanjut, Ence mengaku mendapatkan banyak masukan untuk bisa dituangkan di dalam draft Raperda PPWK dari 160 orang warga yang menghadiri RDP ini.

"Nantinya masukkan dari warga dan stakeholder akan kami bahas lebih lanjut dengan Bagian Hukum Pemkot Bogor dan tenaga ahli agar bisa mendapatkan peraturan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat," pungkasnya.

Tim panitia khusus Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kota Bogor

Photo :
  • Muhammad AR (Bogor)


Untuk diketahui, dalam RDP tersebut turut hadir anggota Pansus Raperda PPWK lainnya, yakni Murtadlo, Azis Muslim, Rifki Alaydrus, Rizal Utami, Siti Maesaroh dan Sri Kusnaeni.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin

Mulai Juli 2025, SD hingga SMA Negeri dan Swasta di Jakarta Gratis

DPRD bersama Pemprov DKI menyepakati besaran nilai rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.

img_title
VIVA.co.id
3 November 2024