Nunuk: Sejumlah Pemerintah Daerah Sudah Ajukan Formasi Guru PPPK 2022

Ilustrasi guru agama
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Ampelsa

VIVA Edukasi – Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani menyebutkan sejumlah daerah sudah mengajukan formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah pusat.

Skotlandia Siap Blokir Aplikasi WhatsApp untuk Pegawai Pemerintahnya

“Saat ini sudah masuk usulan formasi sebanyak 316.000 dari pemerintah daerah. Kebutuhan kami lebih dari 700.000 formasi,” ujar Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, di Jakarta, Kamis (22/9).

Dia menjelaskan dari masing-masing provinsi tersebut ada yang mengusulkan sesuai dengan formasi yang ada. Namun ada juga yang kurang. Misalnya Pemprov Jawa Barat yang mana usulannya hanya sekitar 4.500 formasi, sementara kebutuhannya 50.000 formasi.

Sumbangsih Finansial dan Program Pro Rakyat Kukuhkan BRI Sebagai BUMN Terbesar

“Kami juga memastikan untuk kebutuhan guru mata pelajaran tersebar merata. Jadi tidak ada mata pelajaran tertentu yang formasinya banyak dan tidak ada yang kurang,” kata dia lagi.

Seleksi guru ASN PPPK tersebut, lanjut Nunuk, akan segera dibuka. Seleksi tersebut bertujuan untuk penuntasan guru honorer dan mengisi aspek kekurangan guru.

Pemerintah Resmi Naikkan PPN 12 Persen, Warganet Heboh di Media Sosial

“Kami sudah berkoordinasi dengan panitia seleksi nasional, kami akan melakukan pelatihan dan penilaian secara komprehensif. Kemudian kompetensi dan kinerja serta sikap juga akan dilihat,” terang dia.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Suharmen, mengatakan pelaksanaan seleksi dilakukan secara transparan dan semuanya dilakukan berbasiskan sistem yang ada.

Dengan demikian, Suharmen berharap peserta seleksi untuk tidak percaya jika ada pihak-pihak yang menyatakan bisa meloloskan peserta dengan mudah.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (istimewa dok PP Muhammadiyah)

Muhammadiyah: Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Mesti Dikaji Multiaspek

Ketua Umum Muhammadiyah menyebut wacana terkait pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD perlu dikaji dari berbagai aspek oleh pemerintah dan legislatif.

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024