Kampus Harus Pastikan Kompetensi Mahasiswa yang Ikut Program RPL

Universitas Terbuka
Sumber :
  • Twitter@Universitas Terbuka

VIVA – Pelaksana tugas Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Prof Nizam mengatakan kampus harus memastikan kompetensi mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

38 Ribu Anak Putus Sekolah, Program Bantuan Seragam Ini Jadi Harapan Baru

“Program RPL pada dasarnya mengakui kompetensi yang sudah dikuasai oleh seseorang. Kompetensi yang dikuasai tersebut dapat diakui dan disetarakan melalui program RPL ini,” ujar Nizam di Jakarta, Selasa (24/5).

Meski demikian, lanjut dia, kampus harus benar-benar memastikan kompetensi yang dimiliki mahasiswa tersebut. Dengan demikian, program tersebut tidak sekadar melakukan penyetaraan kompetensi dengan Sistem Kredit Semester (SKS).

Warga Banggai Gabung Berani Gaspoll, Siap Pilih Anwar Hafid di Pilgub Sulteng

Sementara itu, Wakil Rektor IV Universitas Terbuka (UT), Rahmat Budiman mengatakan kurasi menjadi hal yang penting pada program RPL tersebut. Melalui kurasi yang tepat, dapat memastikan kompetensi yang dikuasai mahasiswa tersebut.

“Tim penilai yang menentukan berapa SKS penyetaraan untuk kompetensi yang dikuasai tersebut," ujarnya.

Riezky Aprilia Tegaskan Sekolah Gratis Bisa Diwujudkan di Sumatera Selatan

RPL merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal maupun pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. Aturan terkait RPL tersebut tertuang dalam Permenristekdikti 26 tahun 2016.

RPL tersebut bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal informal maupun pengalaman kerja.

“Pada tahun ini, UT menyetujui permohonan program RPL untuk 28.398 orang mahasiswa,” terang Rahmat. (antara)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten

Mahasiswa Prihatin Proses Pilkada di Banten Kental Politisasi Hukum

Para mahasiswa menilai, aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan diduga kuat melakukan intimidasi dan intervensi terhadap proses demokrasi di Banten.

img_title
VIVA.co.id
23 November 2024