BMPS Minta Guru Swasta Lolos Seleksi PPPK Ditempatkan di Sekolah Asal
- antara
VIVA – Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Ki Dr Saur Panjaitan meminta agar guru swasta yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat ditempat di sekolah asal.
“Kami meminta pemerintah menempatkan guru swasta yang lolos seleksi PPPK ditempatkan di sekolah asal, yakni sekolah swasta, bukan sekolah negeri yang menyebabkan sekolah swasta kekurangan tenaga pendidik,” ujar Saur dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (10/1).
Dia menambahkan jika kebijakan itu diterapkan, tidak akan ada pihak yang dirugikan, karena guru yang lolos PPPK meningkat kesejahterannya. Yayasan penyelenggara terbantu untuk meningkatkan mutu sekolahnya dan pemerintah dapat menjadikan guru PPPK tersebut sebagai perpanjangan pemerintah untuk menyukseskan program merdeka belajar sebagai guru penggerak.
“Hal itu akan berdampak positif dengan meningkatnya kualitas sekolah swasta dan peserta didik yang merupakan anak bangsa yang dikelola swasta mendapat pendidikan dari guru-guru yang baik,” terang dia.
Ia mengaku prihatin dan kecewa, karena ternyata guru sekolah swasta yang lulus PPPK ditarik dari sekolah swasta dan ditempatkan di sekolah negeri. Kebijakan itu menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, khususnya yayasan-yayasan sebagai penyelenggara sekolah swasta.
Dari beberapa daerah juga melaporkan ada sekolah sampai kehilangan belasan guru terbaiknya, misalnya 11 orang guru SMK PGRI 2 Kediri dan masih banyak sekolah swasta lainnya.
“BMPS mengalami kerugian, karena kehilangan guru-guru terbaik, potensial, dan tersertifikasi, yang selama ini telah dibina dengan baik oleh yayasan. Untuk mencari penggantinya tidaklah mudah, sehingga dikhawatirkan mengganggu proses belajar mengajar, karena tidak hanya guru, bahkan banyak kepala sekolah yang lolos menjadi PPPK,” paparnya.
Dampak program PPPK tersebut, lanjutnya, merata menyasar sekolah swasta di seluruh Indonesia, tidak hanya di daerah, tetapi juga di wilayah perkotaan. (antara)
DPR Minta Kepala Daerah Terpilih Tak Angkat Timses Jadi Pegawai Pemerintah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, meminta Kementerian Dalam Negeri, untuk melarang kepala daerah terpilih mengangkat tim sukses menjadi pegawai honorer atau PPPK.
