PGRI Rejang Lebong Harapkan Penambahan Guru
- ANTARA FOTO/Ampelsa
VIVA – Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, mengharapkan pemerintah daerah setempat melakukan penambahan tenaga guru yang bertugas di daerah itu sehingga memenuhi kebutuhan masing-masing sekolah.
Ketua PGRI Rejang Lebong M Amrin saat dihubungi di Rejang Lebong, Minggu (19/12), mengatakan jumlah guru di wilayah itu setiap tahunnya terus berkurang karena banyak yang telah memasuki usia pensiun, pindah ke luar daerah serta meninggal dunia.
"Kami mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengangkatan guru baik PNS maupun PPPK, supaya pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong ini bisa maju, tumbuh dan tangguh," kata dia.
Dia menjelaskan, selain harus diadakan pengangkatan guru baik PNS maupun PPPK juga harus dilakukan pemerataan guru yang mengajar di wilayah perkotaan dengan pedesaan sehingga tidak terjadi penumpukan.
Sementara itu, untuk tenaga guru yang tersandung masalah hukum dalam menjalankan tugasnya di Kabupaten Rejang Lebong sejauh ini, kata Amrin, sejak beberapa tahun ini sudah tidak ada lagi. Setiap kali pertemuan mereka selalu diingatkan untuk tidak melakukan kekerasan dan mengedepankan jiwa mendidik yang tulus serta penuh kasih sayang.
"Alhamdulillah sejak beberapa tahun belakangan tidak ada, kalau pun ada guru yang tersandung masalah hukum dalam menjalankan tugasnya mereka akan didampingi oleh LKBH," terangnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rejang Lebong, Reza Fahlevi menyebutkan jumlah guru yang bertugas di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong mencapai 5.000 orang.
"Saat ini jumlah guru kita terus berkurang, untuk keseluruhan pada tahun ini baik guru fungsional maupun struktural ada lebih dari 500 orang yang pensiun," kata Reza Fahlevi.
Menurut dia, berkurangnya jumlah guru yang ada di Kabupaten Rejang Lebong ini terus terjadi karena dalam dua tahun belakangan Pemkab setempat belum menerima formasi CPNS dari pemerintah pusat. (antara)
MoU dengan Polri, Mendikdasmen Sebut Kekerasan Diselesaikan Secara Damai dan Guru Tak Jadi Terpidana
Mendikdasmen, Prof Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya menjamin keamanan para guru dari intimidasi dan kekerasan oleh pihak manapun. Terutama setelah MoU dengan Polri diteken
