Bandarlampung Belum Tambah Sekolah Pembelajaran Tatap Muka

VIVA – Pemerintah Kota Bandarlampung menyebutkan belum akan menambah jumlah sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di tengah pandemi COVID-19.

"Untuk penambahan sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka belum ada, masih seperti yang kemarin telah ditunjuk," kata Kasi Kelembagaan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandarlampung, Mulyadi, di Bandarlampung, Senin (20/9).

Ia menyebutkan saat ini Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah ditunjuk untuk melakukan PTM berjumlah 28 unit dan Sekolah Dasar (23) yang tersebar di setiap kecamatan.

"Kami fokus vaksin kelas VII dan VII dulu untuk siswa SMP, jadi belum akan menambah lokasi sekolah untuk PTM. Penambahan sekolah untuk melaksanakan PTM kemungkinan setelah vaksinasi selesai," kata dia.

Dia mengungkapkan bahwa fokus pelaksanaan vaksinasi menyeluruh bagi pelajar SMP di Kota Bandarlampung ini guna melindungi peserta didik agar tidak mudah terinfeksi COVID-19 saat mengikuti PTM.

"Sejauh ini pelaksanaan vaksinasi kepada pelajar telah menyasar sebanyak 17.000 siswa-siswi SMP kelas IX di Kota Bandarlampung," kata dia.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Aprilliati, mengapresiasi Kota Bandarlampung yang sudah zona kuning dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di kota ini telah turun menjadi level III, sehingga PTM terbatas bisa dilakukan.

"Namun begitu PTM terbatas akan dievaluasi pada tiga pekan pertama sejak dilaksanakan. Setelah itu bisa dilihat lagi karena mereka selang-seling belajarnya," katanya.

Dia berharap, kegiatan belajar tatap muka ini harus berjalan karena visi misi pemerintah yakni sumber daya manusia (SDM) unggul namun semua harus tetap merujuk pada Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan peraturan pemerintah pusat lainnya seperti instruksi Mendagri.

"Yang harus dipastikan adalah para pelajar sudah harus divaksinasi dan guru-gurunya juga sudah divaksinasi, kalau dalam perjalanannya terjadi apa-apa, ya pemerintah tetap harus bertanggung jawab," kata dia. (ant)