VIDEO: Trik Hindari Penyadapan Ponsel Ala Edward Snowden
- U-Report
VIVA.co.id – Keunggulan koneksi dan fitur dalam sebuah ponsel pintar memang memanjakan pengguna untuk bisa leluasa terhubung dengan orang di seluruh dunia. Namun secara tidak sadar, keunggulan dan fitur itu bisa dimanfaatkan oleh peretas atau badan intelijen negara tertentu untuk memata-matai komunikasi pengguna.
Seperti dilansir dari Phone Arena, 27 Mei 2016, bila komunikasi di ponsel disadap atau diawasi, beberapa pengguna berpikiran masalahnya ada pada software yang ditanam atau terpasang di dalam perangkat mobile. Tapi ternyata tidak selamanya penyadapan melalui penanaman software di dalam perangkat.
Mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS (NSA) Edward Snowden mengungkapkan peretas atau penyadap bisa mengumpulkan data pengguna melalui kamera atau mikrofon pada perangkat ponsel pintar.
Dalam sebuah video, Snowden membeberkan bagaimana trik yang bisa dilakukan pengguna jika pengguna ingin menghindari dari penyadapan atau pengawasan.
"Pastikan ponsel Anda bekerja dengan baik bagi Anda, daripada orang lain telanjur membeli ponsel Anda," ujar Snowden yang pernah jadi buronan paling dicari pemerintah AS itu.
Diketahui, penyadapan bisa dilakukan melalui perangkat keras pada perangkat. Pihak ketiga bisa mengaktifkan mikrofon dan kamera perangkat tanpa sepengetahuan pengguna.
Maka dalam konteks ini, Snowden menyarankan kepada pengguna agar mengganti kamera dan komponen mikrofon yang ada pada perangkat.
Menurutnya dengan menghilangkan atau mengganti komponen kamera pada ponsel cukup menjadi trik dan solusi agar penyadapan tidak masuk dalam panggilan video pengguna.
"Yang bisa dilakukan yaitu mengakhiri koneksi pada kamera ponsel Anda. Dan meskipun mikrofon telah dinonaktifkan, setidaknya Anda bisa melakukan panggilan dengan menggunakan headset Anda," kata dia.
(ren)
Begini Penjelasan KPK soal Penyadapan di Kasus Korupsi Harun Masiku
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencari keberadaan Harun Masiku demi mengusut kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI. KPK pun menyebut sud
