Kinerja KPI Pantau TV Konvensial Buruk, Kok Mau Urus YouTube-Netflix

UU penyiaran, hanya mengatur media konvensional, yakni TV dan radio.

Menjawab hal itu, Agung Suprio mengatakan pihaknya tengah melibatkan pakar-pakar hukum untuk meninjau Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, khususnya terkait frasa "media lainnya" dalam regulasi itu.

Kajian itu dilakukan untuk memastikan apakah regulasi tersebut memberikan kewenangan bagi KPI untuk melakukan pengawasan terhadap media-media digital.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) meminta pengusaha-pengusaha media digital, seperti Netflix, untuk memiliki kantor di Indonesia untuk mempermudah koordinasi. - Getty Images

"Kalau ternyata boleh, kami baru buat peraturan teknisnya ... produknya Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI)," kata Agung.

Namun, untuk melaksanakan penindakan, kata Agung, pihaknya harus menunggu Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Agung menambahkan pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) untuk meminta pengusaha-pengusaha media digital, seperti Netflix, untuk memiliki kantor di Indonesia demi mempermudah koordinasi.

Jika diterapkan, apa dampak rencana ini?

Aktivis Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP), Muhammad Heychael mengatakan siaran TV konvensional diatur dengan ketat karena menggunakan frekuensi publik, tidak seperti media digital.