Mengapa Teknologi 5G Rawan Kebocoran Data Bisnis?
- Pixabay
VIVA – Teknologi 5G direncanakan rilis pada 2020 mendatang, menawarkan kecepatan luar biasa pada sistem operasi seluler. Kehadirannya juga disebut akan membuka peluang baru untuk beragam inovasi bisnis.
Keunggulan tersebut tentu merupakan kabar gembira bagi kemajuan teknologi. Namun sayangnya, ada pihak yang menyebut bahwa 5G (termasuk juga 6G yang tengah dikembangkan China), dapat membahayakan data bisnis.
Penelitian mengungkapkan bahwa 5G bisa saja menawarkan perlindungan data lebih baik ketimbang standar 3G dan 4G, tetapi tidak aman seperti yang diharapkan. Demikian kata Sasa Radomirovic, dari University of Dundee, dalam sebuah pernyataan.
"Dalam keadaannya saat ini, 5G tidak menutup semua celah keamanan, yang dapat mengakibatkan banyak serangan siber dan pengguna ditagih untuk penggunaan ponsel dari pihak ketiga," kata Radomirovic.
Pihaknya bahkan menyatakan prihatin terhadap kurang sempurnanya perlindungan privasi, yang mengakibatkan pengguna rentan terhadap serangan siber.
Peneliti lantas membuat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan 5G. Di antaranya memeriksa redundasi dan peran SQM, menyoroti pentingnya metode pengujian formal, serta membuat persyaratan khusus untuk 5G.
"Pengambilan yang paling penting dari pekerjaan kami adalah memperkenalkan teknologi baru tanpa analisis formal yang ketat tentang spesifikasinya dapat menyebabkan konsekuensi serius," kata Radomirovic seperti dikutip dari Tech Republic.
Meski deretan masalah tersebut ada di 5G, yang peluncurannya dikabarkan tak lama lagi, jaringan nirkabel masa depan 6G juga memiliki potensi masalah keamanan.
Seperti yang ditunjukkan dalam laporan World Network, jaringan berbasis 6G terahertz tidak kebal terhadap serangan Man-in-the-Middle. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature itu telah menunjukkan bahwa penyerang dapat menyadap jaringan ini tanpa sepengetahuan korban.
Dukung Kemerdekaan Palestina, DPR Minta Pemerintah Tolak Investasi Starlink
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H Ganinduto meminta pemerintah menolak keras investasi Starlink di Indonesia. Hal ini disampaikan karena adanya petisi kritik terhadap.
