Transformasi Digital Jadi Tren di Pengadaan Barang dan Jasa
- Pixabay
Jakarta, 13 November 2023 – Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan penting yang menjadi bagian dari roda pemerintahan. Melalui kegiatan itu, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital telah menjadi tren yang berkembang pesat di berbagai bidang, termasuk pengadaan barang/jasa pemerintah.
Transformasi digital ini ditandai dengan penerapan teknologi digital dalam proses pengadaan barang/jasa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Transformasi digital pengadaan barang/jasa memiliki sejumlah manfaat, antara lain efisiensi biaya dan efektivitas proses pengadaan, transparansi dan akuntabilitas pengadaan, peningkatan kualitas barang/jasa, hingga percepatan pemulihan ekonomi.
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan transformasi digital pengadaan barang/jasa. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung transformasi digital ini, seperti Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Rakornas Pengadaan LKPP dan IPFE 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 7-8 November 2023 lalu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong transformasi digital pengadaan barang/jasa.
Acara Rakornas Pengadaan LKPP dan IPFE 2023
- Dok: Mbizmarket
Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 2.000 peserta dari berbagai latar belakang profesi, termasuk berasal dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah (K/L/PD), pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, rumah sakit, serta perguruan tinggi negeri dari seluruh Indonesia.
“Dunia telah berubah, kalau Indonesia mau mencapai ke sana perlu kolaborasi besar, komitmen besar. Kita harus melakukan adaptasi terhadap perubahan itu sendiri, termasuk di dalamnya digitalisasi,” ujar Ketua LKPP RI, Hendrar Prihadi.
Kegiatan ini menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk berkumpul bersama, berdialog dan berbagi, untuk dapat memperoleh hasil terbaik dalam memaksimalkan nilai dan manfaat dari kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Sebagai mitra Toko Daring LKPP, Mbizmarket hadir sebagai exhibitor di booth nomor B1 mendukung pelaksanaan kegiatan Rakornas PBJ LKPP dan IPFE 2023, sekaligus untuk mengedepankan salah satu metode e-purchasing, yaitu melalui marketplace yang dikelola pihak swasta yang telah menjadi mitra.
“Dengan terjalinnya kerja sama antara pemerintah daerah dan Mbizmarket, kami yakin kolaborasi tersebut dapat mendukung pelaku UMKM agar dapat berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah, sehingga terjadi pemerataan dan peningkatan ekonomi,” tutur CEO and Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riadi Hermawan, dikutip VIVA Tekno dari keterangan resmi.
Sosialisasi di Kalangan UMKM Harus Lebih Maksimal
Sosialisasi yang lebih maksimal lagi, harus dilakukan. Terutama di tengah-tengah kalangan UMKM. Dengan begitu, penggunaan transaksi digital seperti QRIS, bisa lebih luas.
