Teknologi Digital Jadi Andalan Pencegahan Korupsi Pengadaan
- Pixabay
VIVA Tekno – Pemerintah Indonesia menargetkan transaksi belanja negara sebesar Rp500 triliun pada tahun ini, dengan fokus pada Usaha Mikro Kecil (UMK) dan koperasi.
Sebanyak 40 persen anggaran negara diharapkan akan dibelanjakan melalui UMK dan koperasi, dan menggunakan teknologi digital.
Dalam diskusi Potensi Fraud Pada E-purchasing dan Mitigasi Risikonya yang diselenggarakan sebagai bagian dari program Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), disampaikan bahwa Stranas PK telah merancang rencana aksi termasuk peningkatan efektivitas audit pengadaan barang/jasa pemerintah.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bertugas membangun sistem deteksi fraud e-purchasing. Digitalisasi pengadaan barang/jasa diharapkan dapat mengurangi korupsi yang terkait dengan pengadaan.
Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pencegahan korupsi, dan pihak swasta, terutama pengelola marketplace, diminta untuk berbagi informasi mengenai pengembangan sistem deteksi fraud, memetakan potensi fraud, mengawasi anomali dalam transaksi, dan mengambil tindakan untuk meminimalkan kerugian.
Pengadaan pemerintah akan dilakukan secara elektronik (digital) sebanyak mungkin untuk mencegah korupsi dan mendorong kemajuan UMK serta penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).
LKPP melibatkan pihak swasta pengelola marketplace sebagai mitra Toko Daring untuk memudahkan pengadaan barang dan jasa serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Sebagai mitra Toko Daring LKPP, Mbizmarket telah mengaktifkan fitur-fitur pencegahan fraud dan mitigasi risiko.
Fitur manajemen persetujuan digunakan untuk mengontrol proses persetujuan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pejabat pengadaan (PP).
Mbizmarket bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia untuk pembayaran barang/jasa secara online. Latar belakang perusahaan pengguna dan penyedia platform Mbizmarket diverifikasi untuk mencegah fraud.
“Dengan cara ini, kami berupaya meminimalkan resiko bagi pengguna platform Mbizmarket untuk tidak bertransaksi dengan pihak yang tidak jelas latar belakangnya,” ujar National Head of Mbizmarket, Joko Wardoyo melalui keterangan resmi, dikutip Jumat 26 Mei 2023.
BKPP juga berkontribusi dalam pencegahan korupsi melalui otomatisasi pelayanan publik, virtualisasi proses bisnis pemerintah, dan virtualisasi proses pelayanan publik. Mereka menggunakan e-audit dan open source intelligent, untuk profiling individu dan perusahaan penyedia barang dan jasa.
