Toko Online Jadi Platform Ideal untuk Transparansi Pemerintah
- siliconrepublic
VIVA Tekno – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP berharap, pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan menggunakan toko online dalam proses pengadaan supaya tercipta transparansi.
“Misi kami adalah ingin mendigitalisasikan proses pengadaan yang selama ini masih konvensional atau manual," kata Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP, Yulianto Prihandoyo dalam webinar di Jakarta, dikutip Jumat 10 Maret 2023.
Yulianto mengatakan, dengan pengadaan barang secara digital prosesnya bisa lebih transparan karena detailnya bisa ditelusuri dan dilacak oleh semua pihak. Sesuai permintaan Presiden Joko Widodo, toko daring juga lebih banyak menghadirkan produk-produk dalam negeri maupun produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Menurut Yulianto, saat ini tercatat lebih dari 50 mitra marketplace Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dengan nilai akumulasi transaksi sebesar Rp2,1 triliun yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Webinar yang diselenggarakan Mbizmarket bekerja sama dengan LLKPP, Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Pemberantasan Korupsi itu digelar, untuk memberikan pemahaman bahwa toko daring selama ini turut mendukung program digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dengan bertransaksi di toko daring, data transaksi akan terintegrasi dengan sistem DJP. Fitur tersebut memberikan kemudahan bagi pengguna layanan toko daring dalam hal pelaporan dan penyetoran pajak.
Bendahara tidak perlu lagi memungut pajak dan membuat SPT (Surat Pemberitahuan), dan invoice yang diterbitkan oleh PPMSE disamakan sebagai faktur pajak.
Direktur Operasional sekaligus Co-Founder Mbiz, Ryn MR Hermawan mengatakan Mbizmarket kini telah bekerja sama dengan 31 pemerintah daerah, termasuk di dalamnya 162 kabupaten dan kota di tanah air.
"Efektif sejak Februari 2023, Mbizmarket telah memiliki fitur Produk Dalam Negeri (PDN) yang dapat mempermudah setiap pembeli untuk bertransaksi dengan memilih produk-produk yang telah memiliki informasi PDN dan TKDN di platform Mbizmarket. Fitur tersebut juga mempermudah para penyedia dalam memberikan informasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri yang ada pada produk yang ditayangkan," ungkap Ryn.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
