Skandal Ubergate Bikin Greget

Layanan Uber.
Sumber :
  • Instagram/@uber

VIVA Tekno – Ratusan ribu dokumen milik perusahaan transportasi online asal Amerika Serikat (AS) Uber bocor ke publik. Kumpulan berkas bernama Uber Files ini mengungkapkan bagaimana Uber merayu politisi papan atas dunia dan seberapa jauh upaya mereka menghindari proses penegakan hukum.

Berkas-berkas tersebut dengan rinci menjelaskan tentang bantuan ekstensif yang didapat Uber dari para pemimpin negara seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan mantan Komisioner Digital Uni Eropa Neelie Kroes.

Dokumen ini juga menunjukkan bagaimana mantan bos perusahaan transportasi online itu, Travis Kalanick, secara pribadi memerintahkan penggunaan "tombol pemutus" atau kill switch untuk mencegah polisi mengakses komputer saat melakukan penggerebakan.

Terkait dokumen dan isi di dalamnya, Uber mengatakan, "perilaku di masa lalu tidak sejalan dengan nilai-nilai sekarang" dan langkah itu menunjukkan "perusahaan berbeda" dengan yang sekarang.

Uber Files adalah kumpulan dokumen yang terdiri, lebih dari 124 ribu catatan, termasuk 83 ribu email dan seribu dokumen lain yang melibatkan percakapan, dari 2013 hingga 2017, tahun di mana Travis Kalanick dipaksa mundur dari Uber dan digantikan oleh Dara Khosrowshahi.

Dokumen itu dibocorkan ke The Guardian, lalu dibagikan juga ke International Consortium of Investigative Journalists dan sejumlah media, termasuk BBC Panorama, seperti dikutip dari situs BBC, Selasa, 12 Juli 2022.

Uber Files mengungkapkan, untuk pertama kalinya, bagaimana upaya lobi dan hubungan masyarakat senilai US$90 juta (Rp1,35 triliun) per tahun dalam merekrut para politisi untuk membantu kampanye guna mengganggu industri taksi konvensional di Eropa.

Ketika supir-supir taksi di Prancis melakukan protes yang terkadang disertai kekerasan di jalan-jalan melawan Uber, Emmanuel Macron - sekarang presiden - memiliki hubungan yang dekat dengan bos kontroversial Uber, Travis Kalanick.

Hal ini tidak mengherankan karena Paris adalah tempat peluncuran pertama Uber bernama UberPop pada 2014 di Eropa. Kehadirannya pun mendapatkan perlawanan keras dari industri taksi, yang memuncak lewat aksi-aksi protes kekerasan di jalanan.

COP29, BNI Ungkap Peran Strategis Perbankan Akselerasi Transisi Hijau di Indonesia

UberPop merupakan layanan yang memungkinkan pengemudi (tanpa perlu izin) menawarkan tumpangan, dengan harga yang jauh lebih rendah. Pengadilan dan parlemen melarangnya, tapi Uber tetap menjalankan layanan itu walau dianggap bertentangan dengan hukum.

Namun, sejauh mana hubungan Presiden Emmanuel Macron dengan Uber yang beroperasi dengan melanggar hukum Prancis belum terungkap hingga sekarang.

Menteri Karding Minta Jajaran Usut Perusahaan yang Berangkatkan Pekerja Migran Nonprosedural dari Majalengka

Metode bisnis Uber yang kejam telah dikenal secara luas. Namun, pertama kalinya, dokumen-dokumen itu memberikan pandangan unik dari dalam, tentang bagaimana perusahaan melakukan upaya untuk mencapai tujuannya.

Dokumen ini menunjukkan pula bagaimana mantan Komisioner Digital Uni Eropa Neelie Kroes, salah satu pejabat tinggi Brussels, melakukan pembicaraan untuk bergabung dengan Uber jika jabatannya berakhir - dan kemudian secara diam-diam melakukan lobi untuk perusahaan, yang berpotensi melanggar aturan etika Uni Eropa.

KPK Temukan Data 10,6 Juta Penerima Subsidi Listrik Tak Tepat Sasaran, Nilainya Capai Rp 1,2 Triliun

Pada saat itu, Uber bukan hanya salah satu perusahaan dengan pertumbuhan tercepat di dunia - namun juga menjadi salah satu perusahaan yang paling kontroversial, digugat kasus-kasus ke pengadilan, tuduhan pelecehan seksual, dan skandal pelanggaran data.

Hingga akhirnya, para pemegang saham mengambil langkah tegas dan Travis Kalanick dipaksa keluar pada 2017. Uber mengatakan penggantinya, Dara Khosrowshahi, "ditugaskan untuk mengubah setiap aspek bagaimana Uber beroperasi" dan telah memasang kontrol dan kepatuhan ketat yang diperlukan untuk beroperasi sebagai perusahaan publik".

Tombol pemutus

Jika polisi datang mengetuk, Uber memiliki garis pertahanan kedua - "tombol pemutus" atau kill switch, yang membuat penegak hukum tidak dapat mengakses komputer perusahaan.

Cara ini akan membatasi akses petugas ke data perusahaan yang sensitif, seperti daftar pengemudi, yang diyakini akan membahayakan pertumbuhan perusahaan.

Dokumen ini mengkonfirmasi berita-berita sebelumnya tentang tombol pemutus, dan mengungkapkan bahwa Kalanick sendiri yang mengaktifkan sistem setidaknya sekali.

Tombol pemutus ini juga digunakan di Kanada, Belgia, India, Rumania, dan Hongaria, dan setidaknya tiga kali di Prancis. Uber mengatakan tidak memiliki "sistem yang dirancang untuk mengelabui peraturan di mana pun di dunia" sejak kepala eksekutif baru mengambilalih pada 2017.

Seorang juru bicara Kalanick mengaku jika dirinya tidak pernah mengizinkan tindakan atau program apapun yang akan menghalangi keadilan di negara mana pun. Ia menambahkan, segala tuduhan atas yang dilakukan Travis Kalanick adalah sepenuhnya salah.

"Uber menggunakan alat yang melindungi kekayaan intelektual dan privasi pelanggan mereka, dan bahwa protokol fail-safe ini tidak menghapus data atau informasi apapun, dan disetujui oleh departemen hukum dan peraturan Uber," ungkap juru bicara Kalanick.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya