Willix Halim Jabat Plt Direktur Utama Bukalapak
- Dok. Bukalapak
VIVA – Bukalapak mengumumkan pengganti sementara Rachmat Kaimuddin yang mengundurkan diri dari jabatan direktur utama dan kepala eksekutif (CEO). Ia adalah Willix Halim yang akan mengemban jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bukalapak selama masa transisi.
"Willix Halim akan menggantikan Rachmat Kaimuddin sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang meratifikasi dan mengonfirmasi pengunduran diri Rachmat Kaimuddin selaku direktur utama hingga ditunjuknya direktur utama yang baru," demikian keterangan resmi Bukalapak, Rabu, 29 Desember 2021.
Adapun Teddy Oetomo dan Natalia Firmansyah akan tetap menjabat sebagai Direktur Bukalapak. Willix Halim bergabung dengan Bukalapak sebagai Chief Operating Officer (COO) Bukalapak pada 2016.
Sebelum bergabung sama Bukalapak, Willix Halim adalah Senior Vice President Growth Freelancer.com, salah satu startup besar di Australia. Ia mendapatkan gelar sarjana Computer Science dan Mechatronics dengan First Class Honors pada 2009 dari University of Melbourne.
Selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Bukalapak, Willix Halim akan bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional perusahaan secara menyeluruh serta memastikan Bukalapak terus mewujudkan misinya menciptakan 'A Fair Economy For All'.
Rachmat diketahui menggantikan Achmad Zaky, salah seorang pendiri Bukalapak, sebagai CEO pada akhir 2019. Ia memiliki latar belakang pendidikan engineering dan pengalaman manajemen keuangan yang mumpuni.
Pria berkacamata itu meraih gelar Bachelor of Science (BSc) dari Massachusetts Institute of Technology, Boston. Sementara, gelar Master of Business Administration-nya diterima dari Stanford University, California.
Sebelum bergabung dengan Bukalapak, Rachmat Kaimuddin bergabung dengan PT Bank Bukopin Tbk pada 2014 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Keuangan dan Perencanaan PT Bank Bukopin Tbk pada 2018.
OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Arfak Indonesia
Menjelang akhir tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencabut izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
