Marketplace yang Bisa Cegah Korupsi Ini Mulai Banyak DIlirik

Ilustrasi keranjang belanja di e-commerce.
Sumber :
  • acf.ua

VIVA – Belum lama ini, Pemprov Jabar mendapat Apresiasi Praktik Baik dalam Aksi Pencegahan Korupsi. Hal itu bisa terwujud, salah satunya karena menggunakan platform perdagangan elektronik untuk keperluan pengadaan barang dan jasa.

KPK Periksa Plh Gubernur Kalimanta Selatan Dicecar soal Sahbirin Noor

Sistem yang digunakan adalah Mbizmarket.co.id, yang juga dipakai oleh Pemprov Jawa Timur. Seluruh transaksi antara pembeli dan penjual dilakukan dan dicatat secara online, sehingga Penyelenggara Sistem Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE) dapat mengamati dan melakukan audit transaksi setiap saat.

Kini, platform yang sama akan segera diterapkan juga oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Kesepakatan ini merupakan terobosan  dan inovasi Pemkab Tabalong, untuk membuat mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kabupaten menjadi lebih baik, transparan serta akuntabel.

Sidang Lanjutan Korupsi Timah, Ahli Kritik Cara Penghitungan Kerugian Lingkungan

Menurut Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Tabalong, Subhan, sistem belanja online akan dimulai pada April 2021.

Sementara, waktu di awal tahun depan akan difokuskan untuk pelatihan seluruh staf terkait proses belanja daring ini, dilanjutkan dengan pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penyedia barang.

MK Tegaskan KPK Berwenang Usut Korupsi Militer: Kesampingkan Budaya Sungkan dan Ewuh Pakewuh

“Terkait pemanfaatan platform Mbizmarket.co.id di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong, kami tidak akan mengenakan biaya penggunaan platform e-marketplace,” ujar Chief Executive Officer Mbiz, Rizal Paramarta melalui keterangan resmi, dikutip Kamis 17 Desember 2020.

Sebagai informasi, Kabupaten Tabalong menjadi pionir di Kalimantan, karena merupakan kabupaten pertama di lingkungan pemerintah di Kalimantan yang menerapkan belanja daring di platform e-commerce B2B untuk pengadaan barang dan jasa.

Nurul Ghufron KPK

MK Putuskan KPK Berwenang Usut Korupsi Militer, Nurul Ghufron Bilang Begini

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan KPK berwenang mengusut kasus korupsi militer hingga adanya keputusan tetap atau inkrah.

img_title
VIVA.co.id
29 November 2024