Pemprov Jatim Belanja Barang dan Jasa di Toko Online
- Pixabay
VIVA – Transaksi online menjadi marak sejak adanya pandemi. Bahkan, saat ini kecanggihan teknologi itu menjadi sebuah kebiasaan baru.
Selain cepat dan mudah, keuntungan yang bisa didapatkan dari layanan transaksi berbasis elektronik dan internet adalah transparansi, khususnya untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
Contohnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan Apresiasi Praktik Baik dalam Aksi Pencegahan Korupsi, usai mengubah transaksi pengadaan barang dan jasa dari konvensional menjadi digital, dengan memanfaatkan platform e-marketplace mbizmarket.co.id.
Seluruh transaksi antara pembeli dan penjual dilakukan dan dicatat secara online, sehingga Penyelenggara Sistem Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE) dapat mengamati dan melakukan audit transaksi setiap saat.
Kini, sistem yang sama juga digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang mengimplementasikan belanja di toko daring melalui program Jatim Bejo atau Jawa Timur Belanja Online.
Pemanfaatan platform Business to Business atau B2B e-commerce kini mulai menjadi suatu standar di lingkungan pemerintah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan barang/ jasa pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Diharapkan terjadi percepatan, stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi budaya belanja online pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera terwujud,” ujar Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat peresmian, dikutip Kamis 19 November 2020.
Sementara itu, Chief Executive Officer Mbiz, Rizal Paramarta mengatakan bahwa sistem ini juga berguna untuk membantu para pelaku Usaha Kecil dan Menengah dalam menyediakan produk berkualitas ke Pemda.
“Melalui program ini, kami sekaligus akan mendukung pertumbuhan UKM di Jawa Timur, dengan menggandeng rekanan strategis kami di bidang keuangan untuk membuka akses pinjaman modal, membantu pelaku UKM, khususnya yang menjadi penyedia di lingkungan pemprov Jawa Timur dan mengalami keterbatasan permodalan,” tuturnya.
Baca juga: Fitur Stories Twitter Namanya Fleets, Begini Tampilannya
Kabar Baik! Ini Syarat Hapus Data Pinjol Meski Utang Masih Berjalan
Temukan cara dan syarat hapus data pinjol meski utang belum lunas. Lindungi privasi Anda dengan langkah mudah sesuai aturan OJK. Baca selengkapnya di sini!
