Curhat Pendiri Qlue: Ganti Gubernur Aplikasi Malah Drop
- VIVA/Novina Putri Bestari
VIVA – Aplikasi Qlue ternyata pernah mengalami penurunan jumlah pelaporan yang terbilang tajam. Penurunan itu terjadi pada 2017 saat proses Pilkada Gubernur DKI Jakarta.
"2017 sempat drop. Dengan ganti gubernur, gubernur yang baru tidak tindak lanjut laporan. Padahal yang dibangun sistem," kata Founder dan Chief Executive Officer Qlue, Rama Raditya, di Jakarta, Kamis 28 Maret 2019.
Dia menyatakan, pengguna pada masa itu melihat kemungkinan laporan mereka di aplikasi Qlue tidak ditindaklanjuti. Masyarakat berasumsi Qlue tidak digunakan lagi padahal sistem terus berjalan.
Di awal pergantian pemerintahan DKI Jakarta, Rama mengatakan, mereka membutuhkan penyesuaian kembali.
"Mungkin di awal-awal butuh pembenahan dari government-nya, karena gubernur baru mesti menyesuaikan lagi. Seperti API (Application Programming Interface)-nya mesti diatur lagi dan sebagainya," ujarnya.
Rama menceritakan, dia sudah bertemu dengan pendiri aplikasi Jakarta Aman, yang kini dipakai Pemprov DKI Jakarta. Rama mengatakan, Jakarta Aman merupakan mitra bagi Qlue bukan pesaing.
"Jadikan kalau dulu kita ada Qlue, ada Qlue Safe, Jakarta Aman, itu juga mitra kita. Jadi kita sering dan sudah ngobrol sama founder-nya, malah kita bilang kita ini sudah masuk ke kepolisian bagaimana kalau kalian (Jakarta Aman) bantu juga," kata dia.
Bagi Rama, konsep smart city merupakan satu ekosistem. Makanya tidak bisa hanya mengandalkan satu aplikasi saja untuk mengembangkan dan membangun kota. Smart city perlu dukungan sejumlah platform seperti pelaporan atau keamanan.
Dia mencontohkan, aplikasi ride-hailing Gojek juga merupakan bagian dari aplikasi pendukung ekosistem smart city. Di dalam aplikasi itu terdapat sejumlah layanan seperti transportasi dan pemesanan makanan.
"Tapi yang penting, bagaimana government bisa menggunakan informasi dari aplikasi-aplikasi ini sensor-sensor ini, atau CCTV AI (kecerdasan buatan) yang ada untuk pengembangan dari kotanya," ujar Rama. (dhi)
Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak
DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.
