HiCore Kebut Kandungan Lokal 30 Persen Sampai 1 Januari 2017
- VIVA.co.id/Mitra Angelia
VIVA.co.id – Ponsel lokal baru, HiCore, mengaku akan menggeber tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di produk smartphonenya, guna mematuhi aturan yang berlaku di tanah air. TKDN HiCore ditargetkan akan mencapai 30 persen sebelum aturan itu diberlakukan 1 Januari 2017 nanti.
Aturan TKDN ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustiran (Permenperin) Nomor 65 tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet. Aturan untuk ponsel 4G LTE tersebut sebelumnya merupakan kesepakatan antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Kami yakin bisa memenuhi aturan tersebut pada awal 2017. Penyesuaian akan kami lakukan bertahap untuk beberapa aspek, mulai dari manufaktur, pengembangan dan aplikasi," ujar Presiden Direktur HiCore, Herman Zhou, di Jakarta, Rabu, 28 September 2016.
Herman menegaskan, perusahaannya sudah siap memproduksi smartphone berbasis 4G LTE. Sedangkan untuk kapasitas produksi pabrik akan disesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan permintaan smartphone HiCore di pasar.
"Untuk pabrik, kami sudah siapkan lahan, gedung dan perangkat untuk produksi. Berikut karyawan yang kami training. Keberadaan pabrik ini tak hanya sekedar untuk memenuhi persyarataan TKDN saja, namun kami memang bertekad untuk mengurangi ketergantungan impor,” katanya.
HiCore sangat yakin, pada akhirnya Indonesia akan mampu untuk memproduksi sendiri smartphone 4G. Tidak hanya 30 persen TKDN namun juga 100 persen, baik dalam soal hardware maupun software.
”Asal semua berkomitmen. Baik dari pemerintah maupun pelaku industri. Semuanya harus bersinergi dengan baik. Dengan demikian, import smartphone dapat dikurangi,” ujarnya.
Herman melihat, ke depannya, peraturan pemerintah terkait TKDN ini sangat bagus karena akan merangsang tumbuhnya industri smartphone di Indonesia. Pertumbuhan ekosistem industri di Indonesia diyakininya dapat tumbuh dengan baik untuk mendukung produksi smartphone di Indonesia. Tak hanya manufaktur tapi juga aplikasi.
"Yang paling penting, pemerintah bisa tegas terhadap black market 4G, yang jelas-jelas membuat persaingan pasar smartphone menjadi tidak fair," kata dia.