4 Provinsi Larang Seluruh PNS Pakai iPhone

iPhone 15 series.
Sumber :
  • Apple.com

VIVA Tekno – Empat provinsi di China memerintahkan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) agar tidak menggunakan iPhone.

Kemenag Hadiahi Juara MTQ Internasional Rp 125 Juta, Upayakan Pengangkatan jadi PNS

Larangan penggunaan teknologi Apple ini juga diterapkan ke perusahaan yang terafiliasi (badan usaha milik daerah/BUMD) atau bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Keempat provinsi yang melarang PNS memakai iPhone, seperti dikutip dari ET Telecom, Jumat, 22 Desember 2023 adalah Zhejiang, Shandong, Liaoning, dan Hebei. Nama terakhir diketahui sebagai tempat pabrik iPhone beroperasi.

Dari Sungai hingga Laut, Dampak Polusi Plastik pada Ekosistem Perairan

Undangan untuk acara Apple pada 7 September 2022.

Photo :
  • Apple

Kebijakan ini merupakan upaya negeri Tirai Bambu untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing dan membatasi aliran informasi sensitif ke luar negeri.

China: Veto AS atas Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gaza Tunjukkan Standar Ganda

Artinya, China terus mendorong masyarakatnya menggunakan teknologi lokal. Salah satu upayanya adalah memperluas larangan penggunaan iPhone hingga ke Pemprov.

Isu pemblokiran iPhone sudah mengemuka di China sejak beberapa waktu lalu, terutama saat Apple meluncurkan seri iPhone 15.

Ketegangannya dengan China menyebabkan Amerika Serikat (AS) bekerja sama dengan sekutu membendung akses terhadap peralatan yang diperlukan China untuk menjaga industri chip-nya tetap kompetitif.

Bendera Amerika Serikat (AS) dan China.

Photo :
  • ANTARA/Xinhua.

Ponsel pintar atau smartphone iPhone keluaran Apple diketahui telah mendominasi pasar HP premium di China serta begitu populer bagi PNS dan karyawan swasta.

Bahkan, China telah menyumbang hampir 19 persen pendapatan raksasa teknologi yang berbasis di Cupertino, California, AS tersebut. Sebelumnya, ada tiga kementerian di China sudah meminta ke seluruh PNS untuk tidak lagi menggunakan iPhone.

Bahkan, Beijing meminta bank yang terafiliasi pemerintah, lembaga pemerintahan, dan BUMN maupun perusahaan swasta beralih menggunakan software atau piranti lunak lokal.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya