HP China Murah Dilarang Beredar, Ini Jawaban India
- Youtube/ChigonTech
VIVA Tekno – Beberapa hari yang lalu ada laporan yang mengklaim bahwa pemerintah India berpotensi menghentikan merek China untuk menjual smartphone di bawah Rs12.000 atau Rp2,2 juta di negara tersebut.
Perusahaan seperti Xiaomi, Realme, Vivo dan Oppo datang di segmen ini dan akan menghadapi masalah besar dalam menjalankan bisnis mereka di Bollywood itu.
Tetapi sekarang pemerintah akhirnya mengklarifikasi bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk memberlakukan larangan HP China murah pada perusahaan-perusahaan ini.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Rajeev Chandrasekhar selaku Menteri Persatuan Negara untuk Elektronik dan Informasi Teknologi mengklarifikasi bahwa tidak ada proposal seperti itu.
"Sudah menjadi kewajiban dan tugas pemerintah untuk membangun merek India. Jika karena praktik perdagangan yang tidak adil, ada pengecualian merek India, kami akan campur tangan dan menyelesaikannya," katanya.
Laporan menyarankan bahwa pelarangan merek negeri Tirai Bambu dalam kelompok harga yang murah ini akan memungkinkan merek India untuk menyalakan kembali fokus mereka pada produksi lokal di India.
Tetapi Chandrasekhar membantah klaim tersebut dan menyebut bahwa pemerintah ingin merek-merek China ini mendirikan toko di India dan mengekspor produk mereka ke negara lain dari pabrik lokal.
"Kami meminta merek asing untuk memilih India sebagai basis global dan ekspor dari sini. Visi PM adalah ekosistem elektronik yang kuat, bersemangat, dan inovatif yang terdiri dari jurusan asing dan merek India yang layak," tambahnya.
Dari pernyataan ini jelas bahwa tidak ada merek China yang menghadapi masalah operasional di India, tetapi rumor ini menunjukkan bahwa lembaga memantau dengan cermat bisnis mereka dan bagaimana mereka mengelola pendapatan yang diperoleh di negara tersebut.
Pabrikan lokal seperti Karbonn, Lava dan Micromax belum mampu bersaing dengan produk dari merek China seperti Xiaomi, Realme dan Oppo, menurut situs News18, Kamis, 1 September 2022.
Mereka telah turun ke bawah grafik pangsa pasar dalam beberapa tahun terakhir, bahkan tidak mencapai 10 besar di India.
Diyakini bahwa pemerintah ingin memberi mereka kesempatan yang adil untuk menghidupkan kembali bisnis mereka, tetapi upaya tersebut nampaknya belum membuahkan hasil.
DPR Kaji Penundaan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan rencana pemerintahan yang ingin menaikkan PPN jadi 12 persen pada 2025.
