Semua HP di China Harus Pakai Chipset Lokal atau Kena Pajak Besar
- Freepik
VIVA Tekno – Tindakan nekat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) Nancy Pelosi ke Taiwan baru-baru ini membuat Pemerintah China harus bertindak lebih tegas. Sebab, nampak Wakil Ketua Pegatron dan Para Eksekutif Puncak TSMC terlihat ikut bertemu dengan politikus Partai Demokrat itu.
Dengan demikian, secara tidak langsung, bisa menjadi awal dari perang dagang sengit antara China dan Taiwan. Cao Haitao, Profesor di Universitas Minjiang, mengatakan bahwa 30 persen HP atau smartphone yang dijual di China harus menggunakan chipset lokal.
Ia juga menyarankan bahwa merek HP apapun yang memilih untuk melakukan hal sebaliknya, atau menggunakan chipset dari luar China, maka harus membayar pajak hingga mencapai 400 persen.
"Itu semua tujuannya adalah untuk mengembangkan pasar dalam negeri. Karena, ketika ada pasar, ada pendapatan. Ketika ada pendapatan maka akan hadir juga investasi bidang riset dan pengembangan (R&D)," ungkap Cao, seperti dikutip dari situs Gizchina, Selasa, 9 Agustus 2022.
Mengenai industri semikonduktor, ia mengatakan bahwa industri tersebut saat ini sudah mengonsumsi banyak sumber daya di Taiwan. Bahkan, rata-rata konsumsi air harian di salah satu pabrik chipset terbesar di dunia, TSMC, mencapai sekitar 150 ribu ton pada tahun lalu.
Pada kesempatan yang sama, Chen Keming, mantan direktur Institut Riset Ekonomi Taiwan di Universitas Huaqiao dan direktur Asosiasi Riset Nasional Taiwan, mengatakan bahwa TSMC saat ini merupakan pemimpin dalam industri semikonduktor di Taiwan, tapi valuasi perusahaan yang tinggi justru menjadi masalah.
Hal ini mengingat sekitar 80 persen pemegang saham TSMC berada di luar negeri dan hanya 20 persen saham saja berada di tangan rekan senegara. "Dengan kata lain, 80 persen dari uang yang dihasilkan industri ini diambil oleh orang asing dan tidak dinikmati oleh Taiwan," jelas Chen.
China: Veto AS atas Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gaza Tunjukkan Standar Ganda
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan tindakan AS yang kembali mengajukan veto atas rancangan resolusi DK PBB atas Gaza kembali menunjukkan standar ganda AS.
