Kominfo akan Panggil Google, Arah Pemerintah Mau ke Mana?
- REUTERS/Regis Duvignau
VIVA – Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika memanggil perusahaan teknologi Google terkait pembahasan penutupan konten negatif dinilai tidak efektif.
Menurut Koordinator Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), Damar Juniarto, ketidakefektifan tersebut karena pemerintah tidak jelas mau ke mana arahnya.
"Kominfo selalu memberikan dua opsi, ikut (aturan pemerintah) atau blokir. Ini tidak efektif. Ada beberapa faktor mengapa dikatakan demikian," kata Damar kepada VIVA.co.id, Selasa, 7 November 2017.
Pertama, ia melanjutkan, Google merupakan mesin pencari terbesar di dunia, sehingga regulasi yang dimilikinya juga universal.
Oleh karena itu, Google tidak mungkin ikut aturan main Indonesia dalam hal blokir konten negatif. "Mereka (Google) akan kesulitan. Apalagi konten mereka juga banyak," paparnya.
Kedua, Damar melihat adanya perbedaan terminologi tentang pornografi. Menurutnya, materi yang dikatakan porno di Indonesia jelas berbeda dengan di luar negeri.
"Di kita, telanjang saja sudah dikategorikan porno. Kalau di luar negeri, mempertontonkan aktivitas seksual, baru dibilang porno. Begitu juga edukasi ibu yang sedang menyusui anaknya. Di sana (luar negeri) murni edukasi. Itu clear," tutur dia.
Selanjutnya, pemaparan video seks edukasi bagi anak-anak. Hingga kini, hal itu masih dianggap tabu di Indonesia. Sementara di luar negeri sudah diterapkan di sekolah-sekolah.
Koordinator Regional SAFENet, Damar Juniarto.
Selain aksi pemblokiran yang tidak efektif, Damar juga menilai niat pemerintah membuat DNS (Domain Name System) Nasional ada kemungkinan terciptanya abuse of power terhadap industri internet Tanah Air.
DNS merupakan sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar di dalam jaringan komputer.
Intinya, DNS yang menerjemahkan nama situs atau web menjadi alamat internet (IP). DNS Nasional dibutuhkan dalam rangka penanganan situs internet bermuatan negatif.
"Di situ titik rawannya. Kalau pilihannya blokir tidak apa-apa. Ada konsekuensinya. Kerugian bukan saja dari akses tapi sisi ekonomi dan lain-lain ikut berimbas. WhatsApp yang mati sekitar dua jam hari Jumat lalu saja kerugiannya triliunan rupiah," kata Damar. (one)
Pemerintah Minta Peran Aktif Perhumas Sukseskan Presidensi G20
Presidensi G20 meripakan momen yang tepat bagi Indonesia guna meningkatkan national branding di mata dunia.
