CCTV Bisa Jadi Alat Bukti Penegakan Hukum
- VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto
VIVA.co.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) yang siap disahkan, mengatur soal rekaman video dari perangkat Closed Circuit Television (CCTV) bisa dijadikan alat bukti elektronik dalam penegakan hukum.
"Kalau di umum perekaman itu bisa saja menjadi alat bukti, tapi itu diatur KUHAP dan alat bukti elektronik di pengadilan bisa saja," kata Rudiantara di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 20 Oktober 2016.
Ia menjelaskan CCTV bisa menjadi alat bukti penegakan hukum karena publik sadar CCTV tertanam di mana-mana. Berbeda dengan penyadapan yang sifatnya secara tiba-tiba dipasang atau direkam atau disebut intersepsi.
"Yang intersepsi itu tadi penyadapan. Kita nih dalam rapat tiba tiba dipasang, itu intersepsi. CCTV bukan intersepsi, karena dia diam saja. Kita sedang telepon nih terus disadap di tengah-tengah. Itu intersepsi," kata Rudiantara.
Aturan soal CCTV bukan intersepsi dan bisa dijadikan alat bukti penegakan hukum. Menurutnya memang terlebih dulu telah diatur dalam KUHAP.
"Kemudian diturunkan dalam bentuk PP, pasti makin ke sana UU-nya strategis nanti dipertajam lagi di PP dan Peraturan menteri," kata Rudiantara.
Dalam pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan salah satu bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sah.
Backup Pusat Data Nasional Hanya 2%, Najwa Shihab: Sejak Kapan Kita Dianggap Penting?
Najwa Shihab geram mengetahui backup Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) hanya mencapai 2%. Pada tanggal 27 Juni 2024, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa S
