Pendiri Tokopedia: Kita Butuh Advisor eCommerce dari Ahlinya
- China Daily/via REUTERS
VIVA.co.id – Chief Executive Officer (CEO) Tokopedia William Tanuwijaya angkat suara mengenai ditunjuknya Chairman Eksekutif Alibaba Group Jack Ma oleh Pemerintah Indonesia. Menurutnya, Jack Ma bisa membimbing Indonesia soal industri e-commerce.
"Saya pikir itu bagus dan peluang besar. Kita butuh advisor dari ahlinya langsung untuk menjalankan roadmap (e-commerce). Dia (Jack Ma), bisa memberikan counseling, berbagi pengalaman," ujar William ditemui di Kantor Tokopedia, Gedung Wisma 77 Tower 2, Slipi, Jakarta, Rabu, 14 September 2016.
William tak menampik ada isu kepentingan mengenai ditunjuknya Jack Ma sebagai salah satu Dewan Penasihat di Steering Committee Roadmap (peta jalan) E-Commerce Indonesia. Sebab, bos Alibaba itu sudah mempunyai kepentingan, sebagai pemilik dari Lazada yang diakuisisi oleh Alibaba awal tahun 2016 ini dengan mahar US$1 miliar.
"Itu tugas dari pemerintah (untuk menepis isu tersebut). Itu kekhawatiran banyak orang dan tugas kita sama-sama. Tentunya sebagai pemain lokal, kita tidak bisa biarkan itu terjadi (adanya konflik kepentingan)," tegas pria berumur 34 tahun ini.
Di samping kabar miring tersebut, William tetap menaruh rasa hormat bisa berbagi pengalaman dengan tokoh sekaliber Jack Ma, yang merupakan pionir industri e-commerce dari Negeri Tirai Bambu.
"Tentunya kita ambil optimisnya saja. Pepatah bilang, 'Belajar sampai ke negeri China' dan Sekarang Jack Ma ditunjuk sebagai penasihat roadmap e-commerce Indonesia," ucapnya.
William mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterima, pemerintah tidak hanya menggaet Jack Ma melainkan ahli-ahli e-commerce global lainnya. Mereka juga akan turut dilibatkan untuk masuk ke Dewan Penasihat.
"Tokoh lokal juga ada, katanya. Sampai saat ini, saya baru dilibatkan sebatas Forum Group Discussion (FGD), belum sampai ke tahap komitenya," ucapnya.
Perangi Kesenjangan Kaya Miskin, China Tertibkan Konglomerat
Pemerintah China mengambil langkah tegas yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kaya-miski sekaligus menindak perusahaan/pengusaha yang kritis terhadap negara.
