Selain Bos Alibaba, Disiapkan Penasihat E-Commerce Lainnya
- Twitter/@AlibabaGroup
VIVA.co.id – Pendiri dan Chief Executive Officer (CEO) Alibaba Jack Ma telah ditunjuk Pemerintah Indonesia menjadi penasihat steering committee untuk roadmap (peta jalan) e-commerce yang tengah dirumuskan oleh Indonesia. Dan, masih terbuka kemungkinan bakal ada tokoh e-commerce lain seperti Jack Ma untuk membantu merancang industri e-commerce di Tanah Air.
Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara ditemui usai menghadiri acara Forum Diskusi Bisnis HUT Lalu Lintas kw-61 di Hermitage, Menteng, Jakarta, Kamis, 8 September 2016.
Namun, Rudiantara belum mau menyebutkan orang yang bakal membantu pemerintah untuk dalam melahirkan peta jalan e-commerce tersebut di Indonesia. Rudiantara mengatakan, saat ini sosok yang ahli di bidang e-commerce itu sedang dalam penjajakan.
"Nanti ada, enggak hanya dia (Jack Ma). Nanti kalau dekat (pasti) akan diumumkan. Sekarang yang diusulkan Jack Ma sebagai penasihat. Jadi, nanti rapatnya bisa setahun sekali, komunikasi lewat email, orang-orang seperti itu enggak mudah didatangkan," ujar Rudiantara.
Dalam merancang tim penasihat roadmap e-commerce itu, kata Rudiantara, tak hanya melibatkan pihak asing saja. Melainkan, dalam steering committee itu akan diisi tokoh nasional juga untuk turut terlibat di dalamnya.
"Saya mengusulkan ada steering committee yang memiliki penasihat, tidak hanya satu, tapi banyak yang dari internasional maupun nasional," ucap pria yang disapa Chief RA ini.
Rudiantara mengatakan, implementasi dari peta jalan e-commerce itu akan berjalan secara efektif setelah Peraturan Presiden (Perpres) resmi ditandatangani oleh Joko Widodo (Jokowi). Meski demikian, Rudiantara berkeyakinan, peta jalan e-commerce itu bisa diterapkan pada tahun ini juga.
"Ini tunggu Perpres (terkait e-commerce). Insya Allah target tahun ini lah, Insya Allah," ucap Rudiantara dengan optimis.
Program PMT Berbahan Lokal Manfaatkan Kecanggihan Teknologi
Penggunaan platform online mendorong pengadaan barang dan jasa lebih akuntabel, melibatkan UMKM.
