Revisi UU ITE, Jangan Hanya Urus Pasal Karet Saja
Rabu, 10 Agustus 2016 - 16:49 WIB
Sumber :
- Twitter/@suratedaran
VIVA.co.id
- Pemerintah diminta tak hanya fokus pada pasal karet dalam membahas revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan DPR.
yang dimaksud yaitu pasal 27 ayat 3. Pemerintah dan DPR didorong untuk menyelipkan soal tata cara penyaringan
(filtering)
dan pemblokiran.
Hal itu disampaikan oleh Asep Komarudin dari LBH Pers dalam diskusi yang diselenggarakan ICT Watch dengan tema 'Dinamika Tata Kelola Internet Bagi Masyarakat Sipil', Rabu 10 Agustus 2016. Asep mengatakan,
yang sekarang sedang dilakukan menjadi momentum tepat.
"Berhubung sekarang
, tidak soal pasal 27 ayat 3 saja yang dibahas, bisa dorong dengan pemblokiran misalnya, bagaimana tata cara pemblokiran di internet," ucap Asep di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta.
Dengan dimasukkannya tata cara pemblokiran dalam UU ITE, maka pemerintah memiliki aturan yang lebih kuat lagi, ketimbang pemblokiran saat ini yang masih dalam level Peraturan Menteri (Permen).
"Ada payung hukumnya. Kita belum punya Undang-Undang, hanya berbentuk Peraturan Menteri," ucap dia.
Baca Juga :
Enam Simpatisan ISIS Dituntut 5-8 Tahun Penjara
Baca Juga :
Ini Empat Poin Penting Masukan Revisi UU ITE
"Banyak
website
yang isinya informasi, diblok. Mereka (pemerintah) dipukul rata sehingga harus diblok, karena tidak aman," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Banyak