Data Website Desa Madukara Diklaim Lebih Mutakhir dari BPS

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memantau website Desa Madukara, Banjarnegara
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Dwi Royanto

VIVA.co.id – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, berkeinginan agar seluruh desa di wilayah yang dipimpinnya memiliki website. Program website desa ini berguna untuk menampilkan data demografi, potensi produk dan sumber daya manusia. Pula mewujudkan transparansi serta akuntabilitas keuangan.

Menteri Eko: Dana Desa di Beberapa Wilayah Rawan Dikorupsi

"Saya punya mimpi setiap desa punya website. Di situ ada detail demografi, petani, baik buruh atau pemilik lahan, luas sawah berapa, dan sebagainya," kata Ganjar saat meninjau website Desa Madukara, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu petang, 23 Maret 2016.

Melalui website tersebut, kata Ganjar, program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dapat disosialisasikan dengan cepat termasuk mendukung program pertanian, perkebunan, peternakan dan nelayan di masyarakat bawah.

KPK Sebut Pengelolaan Dana Desa Masih Buruk

Selama ini, akurasi data kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai masih belum sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sehingga website desa diharapkan bisa menampilkan kondisi nyata yang bisa diperbaharui setiap saat.

"Kalau pakai data BPS ternyata tidak sesuai dengan sosiologi desa. Kata BPS miskin, ternyata untuk ukuran desa kaya. Ini harus disesuaikan dulu," tuturnya.

KPK Lapor ke Jokowi Dana Desa Banyak Dikorupsi

Diakui Ganjar, baru sedikit desa di Jawa Tengah yang memiliki website. Padahal kegunaan situs web tidak hanya untuk layanan warga namun juga mendukung program pemberdayaan desa dari pemerintah.

"Saya ingin tahun ini seluruh desa di Jateng sudah terkoneksi Sistem Informasi Desa (SID). Entah basisnya website atau aplikasi yang jelas terkoneksi," kata Politikus PDI Perjuangan itu.

Terkait website desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Jateng kini sedang menyiapkan Sistem Informasi Desa (SID). SID ini bisa diaplikasikan di website desa sehingga seluruhnya akan memiliki sistem dan nomenklatur yang sama. Program ini bahkan memperoleh bantuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengembangkan aplikasi SID.

"Nanti kalau nomenklaturnya sudah sama akan mudah mengecek. Misal saya mau cari ATK (alat tulis kantor) maka semua langsung muncul," imbuh dia.

Sementara Kepala Desa Madukara, Purwono, mengatakan bahwa website yang dimiliki desanya sejak 2015 lalu mampu menampilkan data asli kemiskinan dan pengangguran. Datanya bahkan lebih maju dari milik BPS karena sudah diverifikasi berdasar kondisi sosiologis desa.

Saking akuratnya, pihaknya bahkan berceloteh bahwa website ini bisa digunakan untuk mencari jodoh.

"Bahkan jumlah janda berdasarkan usia ada. Bapak mau umur berapa, dari 20 sampai 40 ada lengkap," kata Purwono disambut tawa Ganjar dan warga.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya