Badan Cyber Nasional Gandeng CIA, Ini Respons DPR

VIVA.co.id - Komisi I DPR RI merespons kabar rencana pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN) yang akan melibatkan Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA).

Guna memastikan kabar yang beredar tersebut, Komisi I DPR berencana memanggil Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI untuk meminta keterangan dan konfirmasi atas kabar tersebut.

"Saya juga mendapat info di sosial media seperti itu bahwa pembentukan Badan Cyber Nasional ini akan dilakukan melalui kerja sama dengan Amerika Serikat. Badan ini nanti kewenangannya juga bisa masuk ke wilayah privasi warga negara seperti yang dilakukan National Security Agency (NSA) di Amerika Serikat," ujar Sukamta, anggota Komisi I DPR RI dalam keterangnnya kepada VIVA.co.id, Selasa 25 Agustus 2015.

Ia belum bisa memastikan kapan jadwal pemanggilan tersebut. Sukamta menegaskan pemanggilan itu penting untuk mengonfirmasi kabar liar yang telah beredar di masyarakat secara luas.

Angggota DPR dari daerah pemilihan DI Yogyakarta itu mengatakan Komisi I juga akan menanyakan apakah nantinya BCN akan bekerjasama dengan NSA dalam memantau percakapan privasi masyarakat.

Hal tersebut, menurutnya, perlu dipertegas. Sebab beberapa waktu lalu perusahaan BUMN telekomunikasi, Telkom, telah menjalin kerjasama e-goverment dengan perusahaan telekomunikasi asing, Singtel Singapura.

"Karena dikhawatirkan Singapura bisa menyedot data-data pemerintahan kita. Dengan alasan yang sama, pada dasarnya saya juga mengkhawatirkan penyedotan data-data penting pemerintahan, termasuk juga urusan pribadi masyarakat jika kita kerja sama dengan NSA," ujar dia.

Terkait dengan pembentukan BCN, Sukamta mengatakan Indonesia bisa berjalan tanpa campur tangan asing. Ia khawatir bila badan siber Indonesia kerjasama dengan Amerika Serikat, malah akan memunculkan penjajahan siber.

"Kemampuan siber kita dengan Amerika jelas tidak seimbang. Kan malah repot kalau seperti itu (penjajahan siber) nantinya," kata Sukamta. 

Merespons infrastruktur telekomunikasi, internet sampai satelit yang dikuasai asing, bagi Sukamta bukan menjadi halangan untuk berdaulat dalam pengelolaan siber nasional.

"Nggak masalah (infrastruktur dikuasai asing). Kemampuan kita sudah mungkin secara teknis. Nggak masalah, sudah bisa," kata dia.  (ase)