Kemenperin Revisi Aturan TKDN Agar Sinergi dengan Kominfo

Kamis, 9 Juli 2015 - 12:07 WIB
Oleh :
menteri perindustrian saleh husin
menteri perindustrian saleh husin
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Menteri Perindustrian Saleh Husin, mengungkapkan adanya kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang lebih ketat, merupakan langkah berani untuk mewujudkan kemandirian pembangunan industri dan infrastruktur.


Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah, yakni dengan menyusun rincian aturan dan tentu saja pelaksanaan yang diikuti pengawasan.


"Artinya, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Ini negara kita, ya harus dibangun dengan cara dan barang-barang modal sendiri, karena kita memang mampu," ujar Saleh dalam keterangan tertulis, Kamis 9 Juli 2015.


Saleh mengatakan, dengan penggunaan komponen produk dalam negeri untuk belanja pemerintah, dirasa sangat potensial menumbuhkan dan menguatkan industri manufaktur.


Bila dilihat dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada belanja modal pemerintah pusat di 2015, sebesar Rp290 triliun, atau 14,22 persen dari total anggaran pemerintah pusat sebesar Rp2.039,5 triliun.


Sedangkan kebutuhan belanja modal (
capital expenditure
) seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sendiri mencapai Rp300 triliun.


"Itu uang Indonesia. Jadi, kita harus berani mengambil kebijakan menggunakan dana kita sendiri untuk memandirikan pembangunan, sekaligus menggerakan industri dalam negeri," tegas Saleh.
Baca Juga :
Axioo Belum Mau Buat Smartphone 4G Rp1 Juta


Baca Juga :
Motorola Belum Siap Penuhi Aturan Komponen Lokal
Saat ini, Kementerian Perindustrian tengah merevisi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 69 Tahun 2014 tentang TKDN. Revisi dilakukan, agar lebih sinergi dengan Peraturan Menteri Kominfo yang baru saja dibuat.

Baca Juga :
Evercoss Taati Aturan Ponsel Made In Indonesia

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui tiga kementeriannya, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika telah sepakat soal kebijakan TKDN.


Disebutkan, tiga kementerian ini satu suara dalam besaran komposisi komponen lokal minimal 30 persen pada perangkat 4G Long Term Evolution (LTE), untuk kategori Frequency Division Duplexing (FDD). Aturan ini akan mulai efektif berlaku per 1 Januari 2017. (asp)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Disebutkan, tiga kementerian ini satu suara dalam besaran komposisi komponen lokal minimal 30 persen pada perangkat 4G Long Term Evolution (LTE), untuk kategori Frequency Division Duplexing (FDD). Aturan ini akan mulai efektif berlaku per 1 Januari 2017. (asp)
Halaman Selanjutnya