3 Program Prioritas Kemenkomdigi, Tumpas Judi Online Enggak Pakai Ampun
- VIVA/Surya Aditya
Jakarta, VIVA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi agar tiga program yang akan dijalankan kementeriannya terkait digitalisasi dapat diutamakan untuk bisa dijalankan.
"Kami sudah menyampaikan bahwa Kemenkomdigi memiliki sejumlah program prioritas yang diantaranya dan tentu salah satu arahan Presiden adalah penanganan judi online," katanya di Jakarta, Kamis, 14 November 2024.
Lalu, program lainnya yang tidak kalah penting sebagai program prioritas Kementerian Komdigi ialah terkait dengan penciptaan ruang digital yang ramah pada masyarakat.
Menurut Meutya Hafid, untuk program kedua ini, pihaknya ingin pemerintah bisa menjaga agar ruang digital Indonesia tidak dikuasai oleh kejahatan digital termasuk yang berdampak pada finansial masyarakat.
Bersamaan dengan keamanan digital, Menkomdigi mengatakan pihaknya juga akan fokus menciptakan ekosistem digital yang andal khususnya untuk menghadirkan keamanan data dan juga menjaga kedaulatannya di Indonesia.
Terakhir, program prioritas yang Kemenkomdigi ingin untuk diberikan perhatian lebih oleh Pemerintah Pusat ialah pemerataan konektivitas sehingga transformasi digital bisa menjangkau banyak pihak.
"Ini kemudian titipan kami, prioritas yang kami sampaikan kepada Mensesneg untuk kemudian bisa mendapatkan prioritas dan juga perhatian dari Presiden," kata Meutya Hafid.
Ia mengatakan adanya komunikasi yang terjalin antara Kementerian Komdigi dengan Kementerian Sekretariat Negara dinilai menjadi bentuk koordinasi mewujudkan visi Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto memimpin Kabinet Merah Putih.
"Orkestrasi kedua kementerian ini akan sangat penting dalam menyuarakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah kepada publik," ungkapnya.
Kasus PDNS, Menkomdigi Meutya Hafid Siap Beri Data ke Penegak Hukum
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid angkat bicara soal kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pengelolaan pada PDNS.
