Jerry Mangasas Siregar jadi Ketua Umum APJATEL 2 Periode

Ketua Umum APJATEL Jerry Mangasas Siregar.
Sumber :
  • VIVA/Trisya Frida

Bogor, VIVA – Jerry Mangasas Siregar kembali terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Periode 2024-2027 secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional atau Munas III APJATEL, setelah sebelumnya menjabat untuk periode 2021-2024.

Gaspol Wujudkan Indonesia Terkoneksi Internet

Ia pun langsung menyoroti kondisi terkini terkait penggelaran jaringan kabel fiber optik di Indonesia.

Jerry menyatakan bahwa saat ini panjang kabel fiber optik yang telah digelar di seluruh Indonesia mencapai 800 ribu km, membentang dari Aceh hingga Papua, tapi penetrasi jaringan baru mencapai sekitar 30 persen.

Masuknya Starlink Jangan Sampai Terjadi Perang Tarif

“Dari 514 kabupaten/kota, hanya sekitar 150 yang telah memiliki jaringan fiber optik,” jelasnya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 24 Oktober 2024.

Penggunaan fiber optik juga dinilai cukup optimal, dengan tingkat utilisasi mencapai hampir 90 persen.

Starlink 'Main' di Daerah 3T Saja, Jangan Perkotaan

Namun, Jerry menekankan bahwa belum semua wilayah dan penduduk Indonesia terjangkau jaringan ini, dengan masih adanya daerah-daerah blank spot yang belum sepenuhnya terhubung.

Ia juga menyebut bahwa faktor geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penggelaran jaringan.

Selain itu, tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah kerap memperlambat pembangunan infrastruktur.

"Kami berhasil mengubah regulasi Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 19 Tahun 2016 menjadi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang membantu memperlancar penggelaran jaringan utilitas, terutama di kota Surabaya, Jawa Timur," ungkapnya Jerry Mangasas Siregar.

Sebelumnya, banyak daerah juga yang mengenakan biaya sewa utilitas yang memberatkan penyedia jaringan.

Selain regulasi, biaya tinggi untuk perizinan, kerusakan kabel akibat vandalisme, serta koordinasi lintas kementerian juga menjadi tantangan besar.

Ia menambahkan bahwa regulatory cost yang harus ditanggung oleh penyelenggara jaringan mencapai 12 persen, termasuk biaya BHP, USO dan perizinan lainnya.

Dengan demikian, APJATEL terus mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih fleksibel dan efisien, sehingga penyedia jaringan bisa lebih leluasa dalam memperluas infrastruktur telekomunikasi demi meningkatkan konektivitas di seluruh Indonesia.

"Kami berharap kolaborasi dengan pemerintah, khususnya Menteri dan Wakil Menteri Kemenkomdigi yang baru dapat terus berlanjut, karena kami berperan penting dalam pengembangan jaringan fiber optik dan telekomunikasi," tegas dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya