Pentingnya 'Digital Governance'
- Dok. Kemenkominfo
Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyebutkan tata kelola pemerintah digital (digital governance) perlu diterapkan oleh pemerintah-pemerintah daerah agar ke depannya dapat menciptakan layanan publik yang lebih optimal.
Menurut dia, tata kelola pemerintah digital dapat menjadi pembuktian bahwa transformasi digital di daerah-daerah tidak sebatas pemenuhan infrastruktur semata tapi juga hingga meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih nyaman dan optimal.
"Secara teknis, digital governance menghadirkan perubahan dinamika operasional tata kelola organisasi maupun interorganisasi yang utamanya mempengaruhi mekanisme kontra, koordinasi insentif dan membangun kepercayaan,” kata Nezar Patria, Sabtu, 12 Oktober 2024.
Ia mengambil contoh salah satu praktik digital governance yang diterapkan di dalam Kemenkominfo ialah terkait dengan hadirnya kanal aduan bagi masyarakat untuk bisa melaporkan konten negatif seperti hoaks, konten judi online, hingga konten pornografi.
Adanya kanal aduan yang terbuka secara transparan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah dapat terhubung langsung dengan masyarakat tanpa adanya sekat birokrasi.
Hal tersebut memberikan kesan kepada masyarakat bahwa pelayanan publik seperti ruang aduan terasa dekat berkat adanya pemerintah yang memberdayakan konektivitas digital dalam tata kelola pemerintahan digital.
Maka dari itu, ia mengajak para pemerintah daerah untuk bisa mengoptimalkan infrastruktur digital yang ada di daerahnya dengan menciptakan tata kelola digital yang sesuai dengan budaya masyarakatnya. "Ini yang saya kira paling penting karena dengan teknologi digital, layanan publik bisa dilakukan dengan lebih efisien dan lebih baik,” jelas Wamenkominfo.
Perpres Publisher Rights: Keadilan Ekonomi untuk Industri Pers Indonesia
Wamenkominfo Nezar Patria menekankan bahwa Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights menjamin keadilan ekonomi industri pers.
