Usai Tak Lagi Jadi Presiden, Jokowi Pulkam Naik Garuda
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jakarta, VIVA – Joko Widodo (Jokowi) menolak menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di masa Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Usai tidak lagi menjabat sebagai Presiden, Jokowi menegaskan akan pulang kampung alias pulkam ke Solo, Jawa Tengah.
"Saya mau pulang ke Solo nanti tanggal 20 Oktober 2024," kata Joko Widodo di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, beberapa waktu lalu.
Terkait kepulangannya ke kampung halaman, sumber internal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan, Jokowi menggunakan pesawat komersial pada siang hari.
Presiden Jokowi Ditemani Ibu Negara Iriana di Pesawat Kepresidenan
- Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Di akhir masa jabatan pada 20 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan jejak yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan transformasi digital di Indonesia.
Presiden Jokowi berharap transformasi digital mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global.
Di sisi lain, pemanfaatan peluang ekonomi digital perlu dilakukan secara inklusif dan mengedepankan aspek perlindungan konsumen.
Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu memanfaatkan semua instrumen dan peluang yang ada untuk terus tumbuh.
Jokowi menegaskan potensi besar ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan akan tumbuh empat kali lipat pada 2030.
Tak lupa juga, Presiden Jokowi turut menyoroti dukungan dari bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2030 dengan 68 persen penduduk Indonesia berada dalam usia produktif, termasuk generasi Y, Z, dan Alpha.
Saat ini, jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta, melebihi jumlah penduduk yang sekitar 280 juta jiwa.
Warisan Jokowi di Bidang Kesehatan, Stunting Turun Hingga Pernah Dipuji Obama Soal BPJS
Selama satu dekade memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat banyak kebijakan, termasuk di bidang kesehatan. Mulai dari BPJS/KIS hingga stunting.
