Digitalisasi adalah Kunci
- Simplilearn
Jakarta, VIVA – Di akhir masa jabatan pada 20 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan jejak yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan transformasi digital di Indonesia.
Presiden Jokowi berharap transformasi digital mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global.
Di sisi lain, pemanfaatan peluang ekonomi digital perlu dilakukan secara inklusif dan mengedepankan aspek perlindungan konsumen.
Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu memanfaatkan semua instrumen dan peluang yang ada untuk terus tumbuh.
Jokowi menegaskan potensi besar ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan akan tumbuh empat kali lipat pada 2030.
Tak lupa juga, Presiden Jokowi turut menyoroti dukungan dari bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2030 dengan 68 persen penduduk Indonesia berada dalam usia produktif, termasuk generasi Y, Z, dan Alpha.
Saat ini, jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta, melebihi jumlah penduduk yang sekitar 280 juta jiwa.
Pertama, digitalisasi penyiaran televisi nasional melalui migrasi siaran televisi analog menjadi digital atau analog switch off (ASO) dengan mendistribusikan set top box (STB) kepada lebih dari 1,3 juta rumah tangga miskin.
Kedua, Program Penyediaan Layanan Mobile Broadband 4G melalui Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) telah selesai di 6.672 lokasi, terutama daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).
Selanjutnya, atau ketiga, adalah pemanfaatan jaringan tulang punggung Palapa Ring telah beroperasi penuh.
Pemanfaatan Palapa Ring di 57 kabupaten/kota sebesar 57 persen dengan service level agreement (SLA), sementara layanan operasional Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Palapa Ring sebesar 100 persen.
Capaian ekosistem pembangunan infrastruktur lainnya, yaitu Pusat Pengujian Perangkat Berstandar Internasional atau Indonesian Digital Test House (IDTH), dan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) sebesar 1.720 Mhz.
Terakhir, Kemenkominfo juga telah membangun Pusat Data Nasional (PDN) di dua lokasi yakni Cikarang, Jawa Barat, dan Batam, Kepulauan Riau, sebagai pendukung konsolidasi data nasional.
Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan infrastruktur digital yang digiatkan sejak 2014 hingga 2024 yaitu untuk menciptakan nilai tambah dan produktivitas masyarakat.
Survei terbaru yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kemenkominfo) mengungkap sebanyak 82,6 persen penduduk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) telah terhubung internet pada tahun ini.
Artinya, sebanyak 8,1 juta pengguna dari total sekitar 9,8 juta penduduk daerah 3T sudah memiliki akses internet, serta pengoperasian Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1) pada akhir 2023.
Untuk periode 10 tahun Jokowi, digitalisasi pemerintahan telah diupayakan dengan membangun banyak infrastruktur pendukung demi mendukung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
Dalam rancangan SPBE berbasis data, Kemenkominfo dipercaya untuk mengelola Pusat Data Nasional (PDN), jaringan intrapemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah untuk integrasi dan interoperabilitas antar lembaga.
"Sekarang, saya fokus memperkuat dan membangun ekosistem digital supaya bergerak. Karena digitalisasi adalah kuncinya," pesan Menkominfo Budi Arie Setiadi.
Wamendagri Bima Arya Tegaskan Infrastruktur Digital Harus Inklusif dan Berdampak pada Kesejahteraan
Menurutnya, infrastruktur digital harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
